Ringkasan Berita:
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengapresiasi Pemkot Surabaya yang sukses menggelar uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berbasis aplikasi Sayang Warga.
Sistem digital berbasis face recognition dan data lintas instansi berhasil menghapus 25.000 KK penerima yang tidak berhak (inclusion error) dan merangkul 51.000 KK penerima baru (exclusion error).
Capaian pendataan di Surabaya telah menembus 99,74 persen (1,000,458 KK) dari total 1.003.068 KK dan menjadi pilot project percontohan nasional.
Surabaya, Diagramkota.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menjalankan uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital. Sistem berbasis teknologi ini dinilai efektif menjadi solusi nasional untuk mengikis persoalan salah sasaran (inclusion error) dan warga tak terdata (exclusion error) pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Apresiasi tersebut disampaikan Qodari usai meninjau langsung simulasi dan proses verifikasi data di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Qodari menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto agar alokasi anggaran perlindungan sosial APBN sebesar Rp1.300 triliun dapat disalurkan secara adil dan transparan.
“Prinsipnya harus adil: yang berhak menerima wajib dapat, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error di mana mereka yang mampu justru masuk, dan exclusion error yang berhak malah terlewat,” tegas Qodari.
Ditemukan 25 Ribu KK Salah Sasaran, 51 Ribu Warga Berhak Akhirnya Terjangkau
Berdasarkan evaluasi aplikasi Sayang Warga milik Pemkot Surabaya, dari total data lama yang mencatat 101.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bansos, terbukti terjadi inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang tidak berhak dan langsung dicoret.
Di sisi lain, pendataan digital ini berhasil menemukan 51.000 KK penerima baru (sekitar 175.000 jiwa) yang selama ini terabaikan (exclusion error).
Beberapa catatan penting dari uji coba pendataan Surabaya:
Integrasi Lintas Instansi: Menggunakan pemindaian wajah (face recognition) yang terhubung e-KTP serta otomatis memverifikasi aset warga via PLN (listrik), Kepolisian (kendaraan), dan ATR/BPN (tanah).
Kesadaran Mandiri Warga: Sebanyak 359.856 KK secara sadar menolak didaftarkan sebagai penerima bansos karena merasa dirinya sudah mampu.
Dukungan Agen Lapangan: Pemkot Surabaya menerjunkan 13.049 agen (terdiri dari ASN, RT/RW, dan petugas PKH) untuk memfasilitasi warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Bayangkan, ada 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima, hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tambah Qodari.
Bakom RI, Capaian Pendataan Surabaya Tembus 99,74 Persen
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memaparkan bahwa hingga saat ini proses pendaftaran Perlinsos di Kota Pahlawan telah mencapai 99,74 persen.
Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah berhasil terverifikasi. Kendala teknis penumpukan (loading) sistem yang sempat terjadi pada awal uji coba sejak 4 Juni 2026 lalu telah diurai secara komprehensif.
“Saat ini proses verifikasi langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen tuntas,” jelas Eddy.
Program yang diuji coba di Surabaya ini menjadi pilot project nasional yang nantinya akan dikembangkan dari dua jenis bantuan dasar menjadi penyaluran tujuh jenis bansos secara serentak di seluruh Indonesia.
