Surabaya, Diagramkota.com – Komisi VII DPR RI menyoroti kondisi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dinilai memprihatinkan. Langkah evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memastikan kesejahteraan satwa dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata tersebut.
Prioritas Utama: Kesejahteraan Satwa
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan kekhawatiran terhadap laporan mengenai kondisi satwa di KBS. Ia menekankan bahwa pengelolaan wisata berbasis satwa harus lebih mengutamakan kesejahteraan hewan daripada aspek kunjungan dan pendapatan.
“Kita sangat prihatin. Ini masih shock ya, sampai kehabisan kata-kata karena kita shock, sampai kayak gitu keadaannya,” ujarnya usai melakukan kunjungan kerja reses di Surabaya.
Chusnunia menilai pemerintah dan pengelola perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan KBS. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang terulang di masa depan.
Penutupan Sementara Sebagai Opsi
Ia menegaskan bahwa penutupan sementara dapat dipertimbangkan jika kondisi pengelolaan dinilai tidak layak. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk membenahi sistem sebelum operasional kembali dibuka.
“Kalau situasinya memprihatinkan, dari saya pribadi nih, tutup dulu deh daripada kasihan itu (hewannya). Baru kalau sudah punya pola tata kelola yang tidak mungkin lagi terjadi korupsi dan sebagainya, ya silakan dibuka,” katanya.
Pengembangan Wisata Alternatif
Selama proses pembenahan berlangsung, Chusnunia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata alternatif. Pilihan seperti wisata edukasi, ruang terbuka, atau wahana rekreasi keluarga bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak penutupan KBS.
Inspeksi Langsung Dilakukan
Komisi VII DPR RI juga mempertimbangkan melakukan inspeksi langsung ke KBS. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi satwa serta mengawasi upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh pengelola.
Dugaan Korupsi Dana Pakan Satwa
Sebelumnya, mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana pakan satwa. Kasus ini terjadi pada periode 2016 hingga 2024 dengan nilai dugaan korupsi mencapai Rp10,2 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia, menyatakan bahwa sebagian besar dana diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. “Dari sekitar Rp10 miliar ini, ada sekitar Rp7,4 miliar dipergunakan untuk kepentingan pribadi, berdasarkan bukti-bukti kita bisa peroleh,” ujarnya.
Kejati Jawa Timur masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara ini. Penyidik terus memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengembangkan penanganan kasus.
Langkah Berikutnya
Komisi VII DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus dugaan korupsi di KBS. Selain itu, mereka juga akan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga kesejahteraan satwa di tempat tersebut.
FAQ: Pertanyaan Umum Tentang Evaluasi KBS
Apa tujuan evaluasi tata kelola KBS?
Tujuannya adalah memastikan kesejahteraan satwa dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata.Apakah penutupan sementara KBS mungkin dilakukan?
Ya, jika kondisi pengelolaan dinilai tidak layak.Bagaimana proses penyidikan kasus korupsi di KBS?
Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan terus mengumpulkan alat bukti.
