Mekanisme Digitalisasi yang Diterapkan Surabaya Jadi Contoh Perlindungan Sosial Digital

DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya, kota besar di Jawa Timur, telah dipilih sebagai salah satu daerah percontohan dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) nasional. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Pemilihan Surabaya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Mekanisme Digitalisasi yang Diterapkan

Program ini berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang terdiri dari tiga elemen utama: digital ID, digital payment, dan data exchange. Mensuseno Kasubdit Keamanan Informasi Ditjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan bahwa penggunaan teknologi ini sangat penting untuk mengurangi kesalahan dalam pendataan masyarakat miskin.

“Kesalahan dalam pendataan bisa terjadi dalam bentuk inclusion error atau exclusion error. Inclusion error adalah ketika orang yang tidak layak menerima bansos justru mendapatkannya, sedangkan exclusion error adalah kebalikannya,” jelasnya.

Dengan sistem ini, warga dapat mendaftar melalui portal Perlinsos yang berbasis web. Bagi warga yang tidak memiliki gawai, proses pendaftaran akan dibantu oleh agen yang terlatih. Agen tersebut akan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendaftarkan calon penerima bansos.

Peran Agen dalam Pendaftaran

Eddy Christijanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 12 ribu agen untuk membantu warga yang kurang mampu dalam mengakses layanan digital. Agen ini mencakup ASN pendamping kampung Pancasila, ketua RT, RW, serta kader PKH dan TKSK.

“Tidak semua warga memiliki akses ke teknologi. Oleh karena itu, agen-agen ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga bisa terdaftar secara adil,” ujarnya.

Validasi Biometrik untuk Mencegah Penerima Fiktif

Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah validasi biometrik. Melalui proses ini, pemerintah memastikan bahwa tidak ada penerima bansos fiktif. Setiap pendaftar harus memfoto wajahnya dan mengirimkan data tersebut ke Dukcapil untuk diverifikasi.

Mensuseno menekankan bahwa sistem ini akan menghindari istilah “ghost beneficiaries” atau penerima bantuan yang tidak nyata.

Integrasi Data untuk Akurasi Penyaluran Bansos

Sistem baru ini juga mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga seperti kepolisian, BPN, dan PLN. Hal ini memungkinkan penyaluran bansos menjadi lebih transparan dan objektif.

Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, menyambut positif langkah ini. Ia menjelaskan bahwa kriteria penerima bansos kini akan tersaring secara otomatis dan objektif oleh sistem yang terintegrasi.

“Dengan integrasi ini, kita bisa memastikan bahwa hanya warga miskin dan rentan miskin yang benar-benar layak menerima bansos,” katanya.

Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

IKD menjadi pintu masuk bagi warga untuk mengakses layanan publik. Irvan Wahyudrajad, Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, mengimbau warga untuk segera melakukan migrasi identitas ke versi digital.

“IKD ini adalah versi digital dari KTP Elektronik. Selain KTP, dokumen kependudukan lain seperti KK juga bisa diakses melalui smartphone,” jelasnya.

Capaian aktivasi IKD di Surabaya saat ini mencapai 32 persen dari total populasi wajib KTP yang tercatat. Angka ini menunjukkan progres yang signifikan dalam penerapan digitalisasi.

Tantangan dan Solusi

Meskipun ada tantangan dalam penerapan sistem ini, pemerintah Kota Surabaya telah siap dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Jaringan internet di seluruh Balai RW telah diperkuat, dan pelatihan kepada agen dilakukan secara intensif.

“Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga bisa merasakan manfaat dari digitalisasi ini,” tegas Eddy Christijanto.

Kesimpulan

Digitalisasi Perlinsos di Surabaya merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bansos. Dengan integrasi data dan penggunaan teknologi, pemerintah berharap dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran dan adil bagi masyarakat. Proyek ini juga menjadi contoh bagaimana pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem pemerintahan dan layanan publik.***