Pertemuan Panjang antara Presiden dan Tokoh Nasional: Fokus pada Kepentingan Bangsa
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 2 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden RI Prabowo Subianto
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini berlangsung selama lima jam, menunjukkan intensitas diskusi yang mendalam. Meski tidak disebutkan secara eksplisit apakah para tokoh tersebut termasuk dalam kategori oposisi atau masyarakat umum, pertemuan ini menjadi perhatian besar dari publik dan media.
Pembahasan Isu Internal dan Eksternal
Pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama tokoh-tokoh nasional mencakup berbagai isu penting, baik itu yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah maupun masalah global. Salah satu topik yang dibahas adalah program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam diskusi ini, Presiden juga menyampaikan hasil dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, yang menjadi wadah untuk membahas isu-isu ekonomi global.
Selain itu, isu korupsi dan reformasi sistem hukum juga menjadi fokus utama. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan bahwa ia diberi kesempatan untuk memberikan pandangan tentang bagaimana meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menilai bahwa pemberantasan korupsi saat ini belum menyentuh akar masalah, sehingga diperlukan roadmap yang lebih efektif.
Membahas Korupsi dan KPK
Abraham Samad menyoroti beberapa aspek penting terkait KPK. Ia menilai bahwa revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah mengurangi kewenangan lembaga anti-korupsi tersebut. Menurutnya, KPK seharusnya independen dan tidak berada di bawah rumpun eksekutif. Hal ini sesuai dengan prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang mengatur bahwa lembaga anti-korupsi harus memiliki status independen.
Selain itu, Samad juga mengkritik proses rekrutmen komisioner KPK di masa lalu. Ia menyebut bahwa ada banyak masukan dari masyarakat, termasuk dari internal KPK sendiri, bahwa beberapa orang yang dipilih tidak layak memimpin lembaga tersebut. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya.
Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan Sumber Daya Alam
Masalah reformasi kepolisian juga menjadi topik pembahasan dalam pertemuan ini. Para tokoh sepakat bahwa reformasi kepolisian sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme institusi tersebut. Selain itu, isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga dibahas.
Abraham Samad mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Namun, saat itu belum ada satgas khusus yang dibentuk. Ia menyarankan agar fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA, karena hal ini berdampak langsung pada pendapatan negara.
Presiden Jokowi dan Keputusan Terkait Board of Peace
Salah satu isu internasional yang dibahas adalah keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bergabung dalam board tersebut, tetapi tidak secara mutlak. Ia menegaskan bahwa jika dalam perjalanan nanti, keanggotaan ini justru merugikan warga Palestina dan Gaza, Indonesia siap keluar dari board tersebut.
Komitmen terhadap Oligarki
Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmennya untuk melawan oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Menurut Samad, Presiden menyatakan bahwa dirinya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, tanpa bernegosiasi. Ia menegaskan bahwa siapa pun oligarki tersebut, termasuk “9 naga”, akan ditindak tegas.
Relevansi Pertemuan dalam Konteks Politik
Meskipun tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan ini, para tokoh yang hadir menekankan bahwa dialog dan masukan dari masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan program-program pemerintah yang telah dijalankan, serta menerima masukan dari berbagai kalangan.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi terbuka terhadap dialog dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap sebagai oposisi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah ingin membangun konsensus yang lebih luas dalam menghadapi tantangan bangsa.
Saat ini belum ada komentar