Partai Golkar Kritik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Senilai Rp 8,5 Miliar
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Partai Golkar mengkritik pengadaan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Kritik ini muncul di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus diukur berdasarkan kondisi rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi pejabat.
Penjelasan dari Pihak Partai Golkar
Sarmuji menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Ia menyatakan bahwa meskipun anggaran mobil dinas tersebut sudah dialokasikan pada tahun 2024, tetapi spesifikasi kendaraan yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang.
“Kalimantan Timur memiliki medan yang berat dan wilayah yang luas seperti Pulau Jawa. Tapi apa pun itu, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ujarnya.
Komunikasi Langsung dengan Gubernur Kaltim
DPP Partai Golkar telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Kaltim untuk menyampaikan kritik tersebut. Dalam komunikasi tersebut, partai meminta agar kebijakan yang diambil lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” tambahnya.
Peran Gubernur dalam Menggunakan Kendaraan Pribadi
Rudy Mas’ud mengaku masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan operasional sebagai gubernur. Menurut Sarmuji, langkah ini lebih tepat dalam situasi saat ini, meskipun secara aturan kepala daerah berhak mendapatkan kendaraan dinas.
“Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” jelas Sarmuji.
Alasan Pengadaan Mobil Dinas
Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar menjadi sorotan publik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Rudy Mas’ud menegaskan bahwa sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil untuk di Kalimantan Timur. Mobil yang ada saat ini adalah mobil pribadi yang digunakan untuk operasional.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy.
Fasilitas yang Dibutuhkan untuk Tamu dan Pejabat
Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah itu kerap menerima kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara. Hal ini membuat kebutuhan akan fasilitas yang representatif semakin tinggi.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” kata Rudy.
Keberlanjutan dan Citra Daerah
Dia juga menilai kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.***
Saat ini belum ada komentar