Wali Kota Surabaya Menghadirkan Sistem Parkir Non-Tunai untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk seluruh jenis parkir di wilayah Kota Pahlawan. Kebijakan ini mencakup baik parkir tepi jalan umum maupun fasilitas parkir yang masuk dalam pajak parkir. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi pengelolaan kendaraan serta menghindari potensi konflik antara petugas parkir dan warga.

Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Proses Pembayaran

Sistem pembayaran non-tunai telah diterapkan di berbagai pusat perbelanjaan modern seperti Tunjungan Plaza dan Galaxy Mall. Dengan adanya sistem ini, pengelola dapat lebih mudah melakukan pendataan kendaraan yang masuk dan keluar, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam proses transaksi. Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih metode pembayaran.

“Semuanya. Karena kita sudah minta kepada seluruh parkir yang ada di pajak parkir, itu non-tunai juga. Jadi semua parkir ini kita imbau non-tunai, meskipun bisa bayar tunai,” ujar Wali Kota Eri.

Mengurangi Potensi Konflik dan Pungutan Liar

Salah satu alasan utama penerapan sistem non-tunai adalah untuk menghindari perselisihan terkait jumlah setoran parkir. Dalam beberapa kasus, konflik sering terjadi antara petugas parkir dan pengendara karena ketidakjelasan jumlah biaya atau penyelewengan. Dengan sistem digital, semua transaksi akan terekam secara otomatis, sehingga mengurangi kemungkinan adanya pungutan liar.

“Biar gak gegeran aja perkoro (biar tidak ada pertengkaran terkait) jumlah,” tambahnya.

Perluasan Kebijakan pada Tahun 2026

Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana strategis Pemkot Surabaya yang mulai diperkuat pada tahun 2026. Wali Kota Eri menekankan bahwa seluruh fasilitas parkir di kota harus mendukung pilihan pembayaran non-tunai. Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas warga Surabaya sudah memilih opsi ini, sehingga penting untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

“Nah, ini kita mulai sesuatu yang baru di tahun 2026. Maka saya berharap, karena ini pollingnya warga Surabaya sudah melakukan (mayoritas) non-tunai, maka semuanya harus kita lakukan, kita fasilitasi. Ada (bayar parkir) non-tunai, ada tunai,” ujarnya.

Dukungan dari Masyarakat dan Fasilitas Umum

Dalam beberapa bulan terakhir, kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan keamanan dalam layanan publik meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai tempat. Selain itu, Pemkot Surabaya juga aktif dalam memperbaiki infrastruktur parkir agar lebih ramah terhadap pengguna.

Upaya Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Selain fokus pada parkir, Pemkot Surabaya juga aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota. Beberapa inisiatif seperti pembentukan satgas anti-premanisme dan reformasi agraria dilakukan untuk memastikan kota tetap aman dan nyaman. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Dengan penerapan sistem parkir non-tunai, Surabaya tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap inovasi teknologi, tetapi juga membuktikan bahwa pemerintah siap beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.***