DPRD Surabaya Ajak Warga Tempuh Jalur Legislatif, Cak YeBe Tekankan Dialog di Tengah Isu Ormas

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Pahlawan untuk menggunakan jalur resmi legislatif dalam menyampaikan aduan dan aspirasi, menyusul menguatnya isu seputar organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pembentukan Satgas Anti Premanisme.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu, pendekatan dialog melalui DPRD menjadi langkah paling tepat agar penanganan persoalan publik tetap berjalan adil, terbuka, dan kondusif. DPRD, kata dia, merupakan ruang konstitusional yang disediakan negara untuk menyalurkan pendapat dan keberatan warga.

“Wali kota, wakil wali kota, maupun ormas adalah bagian dari warga negara yang punya hak konstitusi untuk menyampaikan aduan ke DPRD sebagai saluran menyampaikan pendapatnya, seharusnya digunakan jalur ini,” ujar Cak Yebe

DPRD Surabaya Dorong RDP sebagai Ruang Penyelesaian Masalah

Cak Yebe menegaskan DPRD Surabaya terbuka bagi siapa pun yang ingin membahas persoalan kota secara berkeadilan. Ia mendorong agar perbedaan pandangan tidak diselesaikan melalui polemik di ruang publik yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

“Saya mendorong siapa pun untuk mengajukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD, terlepas itu pejabat publik atau warga kota, ayo bersama-sama cari solusi untuk keadilan dan kondusivitas Kota Surabaya,” katanya

Ia juga menegaskan bahwa ormas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga kota yang hak-haknya dijamin dan dilindungi. Setiap keberatan atas perlakuan yang dianggap tidak adil, lanjutnya, seharusnya ditempuh melalui mekanisme resmi.

“Termasuk ormas sekalipun yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil, mereka juga warga Kota Surabaya yang harus dilindungi haknya,” ucapnya

Serukan Menahan Diri demi Kondusivitas Kota

Menjelang akhir tahun lalu, Cak Yebe mengaku menerima banyak masukan dan komunikasi dari pimpinan berbagai ormas. Dalam setiap pertemuan, ia memilih pendekatan persuasif dengan mengimbau semua pihak menahan diri, terutama dalam menyampaikan pernyataan di media sosial dan ruang publik.

“Sebelum tahun baru lalu sudah banyak ketua umum beberapa ormas yang minta arahan dan pendapat saya, dan saya sebatas menyampaikan agar semuanya menahan diri untuk bersikap dan berkomentar di media sosial maupun di ruang publik,” ujarnya

Menurutnya, menjaga stabilitas Surabaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh warganya. Ia mengingatkan bahwa Kota Pahlawan dibangun dari keberagaman suku, budaya, dan latar belakang sosial.

“Masalah Surabaya adalah masalah kita semua, kemerdekaan yang kita raih khususnya Surabaya tidak mutlak diperjuangkan hanya oleh arek-arek Suroboyo murni,” kata Cak Yebe

Tolak Stigmatisasi dan Generalisasi Suku

Cak Yebe juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah memberi stigma negatif terhadap kelompok atau suku tertentu akibat ulah segelintir oknum. Ia menilai generalisasi semacam itu justru berpotensi memecah persatuan.

“Tidak boleh kita menstigmatisasi suku tertentu sebagai biang onar permasalahan di Surabaya,” tegasnya

Ia menambahkan, jauh lebih banyak warga dari berbagai latar belakang—termasuk keturunan Madura—yang hidup rukun, santun, dan aktif berkontribusi membangun Surabaya.

“Masih jauh lebih banyak warga keturunan atau berdarah Madura yang santun, beradab, dan berbaur bersama membangun Surabaya,” ucapnya

Makna Arek Suroboyo dan Peran Ormas

Dalam pandangannya, identitas Arek Suroboyo tidak bisa dipersempit hanya berdasarkan garis keturunan. Kota ini, kata dia, adalah rumah bersama bagi siapa pun yang lahir, tumbuh, dan berkeluarga di Surabaya.

“Apakah arek Suroboyo harus mereka yang leluhurnya asli dari tanah Suroboyo?” ujarnya

Terkait ormas berbasis kesukuan, Cak Yebe mengajak semua pihak kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni sebagai sarana silaturahmi dan penguatan solidaritas sosial, bukan sumber konflik.

“Hakikatnya sebagai sarana silaturahmi warga dari suku tertentu untuk saling menguatkan, mempersatukan, dan membantu permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya,” katanya

Ia menegaskan, aktivitas ormas seharusnya dijalankan secara terbuka, terkoordinasi dengan pemerintah, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Setiap aktivitas sosial atau kontrol sosial dilakukan secara terbuka, terkoordinasi dengan pihak terkait, dan membawa manfaat luas bagi warga Surabaya,” pungkas Cak Yebe. ***