Komisi II DPRD Maluku SDPRD Maluku Minta Pemerintah Perhatikan Distribusi Energi di Wilayah Kepulauan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 18 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sektor energi. Pertemuan ini dilakukan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuan utamanya adalah memperjuangkan peningkatan kuota minyak tanah (mitan) dan bahan bakar minyak (BBM) bagi wilayah Maluku.
Masalah Utama: Kelangkaan BBM dan Mitan
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh anggota Komisi II adalah keterbatasan kuota BBM dan mitan yang sering mengakibatkan kelangkaan, terutama menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat di berbagai daerah pemilihan merasa kesulitan dalam mendapatkan pasokan energi yang cukup. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal.
Menurut laporan dari DPRD Maluku, kebutuhan masyarakat terhadap energi terus meningkat, namun distribusi yang tidak merata membuat situasi semakin memburuk. Dalam pertemuan tersebut, mereka menekankan pentingnya pengambilan kebijakan yang lebih proaktif untuk memastikan ketersediaan energi yang mencukupi.
Tantangan Geografis Maluku
Wilayah Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten dan kota membuat distribusi BBM menjadi tantangan besar. Sebagai provinsi kepulauan, akses transportasi dan logistik sering kali terhambat, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan, di Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi, kelangkaan energi masih sering terjadi.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, S.H., menyampaikan bahwa kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menilai bahwa sistem distribusi harus diperbaiki agar dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Permintaan Peninjauan Peraturan Presiden
Selain itu, DPRD Maluku juga mengajukan permintaan untuk meninjau kembali Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola minyak dan gas. Anggota komisi menilai bahwa aturan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi geografis kompleks seperti Maluku.
Rombongan DPRD Diterima oleh Tim BPH Migas
Pertemuan dengan BPH Migas dipimpin langsung oleh Irawadi bersama delapan anggota Komisi II lainnya. Rombongan diterima oleh Rini Disa dari Tim Analis BPH Migas. Selama pertemuan, para anggota DPRD menyampaikan berbagai keluhan yang mereka terima dari masyarakat.
Beberapa isu yang dibahas antara lain distribusi energi yang tidak merata, kurangnya koordinasi antar daerah, serta perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel untuk wilayah kepulauan.
Langkah Bersama untuk Solusi Jangka Panjang
DPRD Maluku menegaskan bahwa masalah energi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan pihak pusat. Mereka berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap warga Maluku mendapatkan akses yang sama terhadap energi,” ujar salah satu anggota Komisi II.
Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Peningkatan ketersediaan BBM dan mitan tidak hanya akan membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian. Dengan pasokan energi yang stabil, aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan produksi bisa berjalan lebih lancar.
Selain itu, keberlanjutan distribusi energi juga menjadi prioritas utama. DPRD Maluku berharap agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang. ***
Saat ini belum ada komentar