PAD Didorong Naik, DPRD Evaluasi Pengelolaan Wisata Surabaya di Akhir Tahun 2025

DIAGRAMKOTA.COM – Menutup tahun anggaran 2025, sektor pariwisata kembali dihadapkan pada realitas fiskal yang kian mengetat dalam pengelolaan wisata Surabaya. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah memperketat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kondisi seperti ini, setiap sektor dituntut tidak sekadar hidup, tetapi juga memberi nilai tambah. Pariwisata pun digadang-gadang menjadi salah satu tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hingga akhir tahun, kinerja sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki.

Ironisnya, Surabaya sebenarnya tak kekurangan modal. Potensi wisata kota ini berlimpah dan telah lama menjadi ruang rekreasi warga. Sayangnya, pengelolaan masih terkesan berkutat pada rutinitas administratif, minim inovasi, dan jauh dari pendekatan pasar. Akibatnya, lonjakan kunjungan maupun kontribusi PAD belum terasa signifikan.

Kondisi tersebut paling kentara terlihat pada Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata kota sekaligus aset strategis daerah, KBS hingga kini masih berjalan tanpa direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan ini dinilai membuat pengelolaan berjalan “sekadar jalan”, tanpa arah pengembangan yang jelas.

Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan sulit berharap banyak jika aset sebesar KBS dikelola tanpa nahkoda yang pasti.

“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, tanpa kepemimpinan yang tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa terobosan berarti. Sementara di sisi lain, biaya operasional tetap disokong APBD. Jika tidak dibarengi peningkatan kinerja dan pendapatan, kondisi ini justru berpotensi menjadikan KBS sebagai beban anggaran tahunan.

Pengelolaan Wisata Surabaya Harus Fleksibel & Ramah Pengunjung

Persoalan serupa juga tampak pada destinasi wisata baru, seperti wisata offroad Tahura Pakal yang belum lama diperkenalkan Pemkot Surabaya. Meski menawarkan konsep berbeda, pola pengelolaannya dinilai masih terjebak birokrasi kaku. Sistem pendaftaran daring yang wajib dilalui pengunjung dianggap menggerus spontanitas wisata.

“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona, yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya.

Tak hanya itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi etalase sejarah kota juga belum sepenuhnya memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Persoalan penataan kawasan hingga aktivitas yang mengganggu kenyamanan membuat potensi besar tersebut belum tergarap optimal.

“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.

Yona yang juga Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini menegaskan, seluruh catatan tersebut harus dibaca dalam konteks tantangan fiskal daerah. Di tengah menurunnya dana transfer pusat, Pemkot Surabaya dituntut memastikan setiap aset daerah benar-benar produktif, bukan sekadar menyerap belanja rutin.

“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya.

Di tengah tekanan anggaran, pariwisata Surabaya tampaknya tak lagi cukup hanya mengandalkan potensi. Tanpa kepemimpinan yang jelas, inovasi pengelolaan, dan keberanian keluar dari pola birokrasi, aset besar bisa tetap terlihat megah—namun kontribusinya tetap kecil.***