Profil APBD Kabupaten Pasuruan 2026 Ditetapkan Sebesar 3,5 Triliun
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki struktur yang terdiri dari berbagai lembaga dan instansi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan. Dari visi dan misi yang jelas hingga gambaran umum wilayah, semua komponen ini saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Struktur Pemerintahan
Kabupaten Pasuruan diperintah oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan. Selain itu, terdapat Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang bekerja sama untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat-rapat komisi dan pembahasan yang panjang.
Sejarah dan Potensi Wilayah
Kabupaten Pasuruan memiliki sejarah yang kaya dan potensi ekonomi yang signifikan. Wilayah ini memiliki berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, ada juga potensi industri dan koperasi yang berkembang pesat.
Anggaran Daerah Tahun 2026
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 telah disahkan menjadi Perda. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menandatangani berita acara pengesahan setelah seluruh komisi menyetujui rancangan tersebut.
Angka APBD 2026
Data APBD yang disetujui mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp3.502.104.028.502,08 dan Belanja Daerah mencapai Rp3.917.324.235.295,67. Perbedaan angka ini menghasilkan defisit sebesar Rp415.220.206.793,59 yang ditutupi melalui Pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama.
Penjelasan dari Bupati
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada legislatif yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2026. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyusunan struktur anggaran secara menyeluruh. Menurutnya, nilai APBD 2026 mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp600 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Fokus pada Layanan Masyarakat
Meskipun fiskal daerah terbatas, Bupati menekankan bahwa kebutuhan layanan masyarakat tetap menjadi agenda yang wajib dipenuhi. Ia berharap dukungan DPRD agar belanja wajib dan pelayanan publik tetap berjalan penuh. Efisiensi dan ketepatan sasaran disebut sebagai fondasi penting agar program prioritas tidak terhambat penurunan anggaran.
Koordinasi Antarinstansi
Rusdi juga menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi harus terus dijaga agar tidak ada layanan publik yang terganggu. Sinergi tetap menjadi kunci karena pelayanan masyarakat adalah fokus utama pemerintah daerah.
Komitmen DPRD
Sebelum menutup paripurna, Ketua DPRD kembali menekankan komitmen lembaganya untuk terus mengawasi pelaksanaan APBD 2026. Ia memastikan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. ***
Saat ini belum ada komentar