Apresiasi untuk Purbaya, Teguran untuk Jawa Timur
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa patut diapresiasi. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025, ia mengalokasikan Rp 300 miliar sebagai dana insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Keputusan ini bukan sekadar hadiah, tetapi dorongan moral agar daerah berlomba menyehatkan generasi penerus bangsa.
“Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300 miliar,” demikian bunyi diktum kedua dalam KMK 330/2025 yang diteken pada 10 November 2025.
Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin mendorong inovasi daerah dalam menekan prevalensi stunting, bukan hanya bergantung pada rutinitas program gizi dan sanitasi. Meski nilai insentif turun dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp 775 miliar, esensinya tetap kuat: daerah yang bekerja keras akan dihargai.
Namun di sisi lain, Jawa Timur justru layak mendapatkan teguran keras. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, Jawa Timur menempati posisi ketiga tertinggi secara nasional dalam jumlah balita stunting, dengan 430.780 anak atau prevalensi 14,7 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, beban riilnya masih sangat besar.
Ironisnya, dari daftar penerima insentif fiskal tahun 2025, tidak satu pun provinsi di Pulau Jawa termasuk di dalamnya, termasuk Jawa Timur. Provinsi yang berhasil mendapat penghargaan justru Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan — daerah yang dinilai mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
Hal ini seharusnya menjadi tamparan telak bagi Jawa Timur, provinsi dengan kapasitas fiskal besar, jaringan infrastruktur luas, serta SDM yang tergolong kuat. Bagaimana mungkin wilayah dengan APBD terbesar kedua di Indonesia masih menempati posisi tiga besar nasional untuk jumlah anak stunting?
Lebih jauh, fakta ini mengindikasikan bahwa program penurunan stunting di Jatim belum efektif menyentuh akar persoalan. Banyak kabupaten/kota di Jatim masih berfokus pada kegiatan seremonial atau sosialisasi tanpa evaluasi berbasis data lapangan. Padahal, aspek mendasar seperti gizi ibu hamil, air bersih, sanitasi, dan pendidikan keluarga menjadi faktor penentu yang seharusnya diintervensi lebih agresif.
Langkah Purbaya dengan dana insentif fiskal harus dibaca sebagai peringatan keras bagi daerah seperti Jawa Timur. Pemerintah pusat sudah memberikan arah dan insentif, tapi tanpa komitmen nyata di daerah, dana sebesar apa pun akan tenggelam tanpa hasil.
Sudah saatnya Jawa Timur melakukan introspeksi: bukan hanya memamerkan angka penurunan persentase, tetapi memastikan bahwa tidak ada lagi balita di pelosok yang tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi kronis.
Apresiasi memang layak diberikan kepada Menteri Purbaya — tapi bagi Jawa Timur, ini bukan saatnya menerima pujian, melainkan bekerja keras untuk keluar dari daftar “tiga besar memalukan” stunting nasional.
Penulis : Nawi
