PP KAMMI Dukung Upaya Pemerintahan Prabowo Lawan Korupsi dan Lindungi Aset Negara
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran oleh PP KAMMI
DIAGRAMKOTA.COM – PP KAMMI, sebuah organisasi kepemudaan yang aktif dalam berbagai isu sosial dan politik, baru-baru ini mengadakan diskusi kritis terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi setahun pemerintahan mereka di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, PP KAMMI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah yang telah menunjukkan dampak positif terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang mencapai angka Rp13,255 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara serta memerangi praktik korupsi di sektor strategis.
Capaian-capaian ini dinilai memiliki potensi untuk mendorong perbaikan fiskal negara dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, menyatakan bahwa meskipun ada itikad baik dari pemerintah, peningkatan dan evaluasi terus-menerus diperlukan agar hasilnya semakin optimal.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan ada itikad baik dari negara ke arah lebih baik. Namun hal ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik,” ujarnya dalam siaran persnya.
Peninjauan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Selain itu, PP KAMMI juga menyoroti beberapa isu penting, seperti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih. Program MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, telah membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu hingga Agustus 2025 dan melibatkan satu juta UMKM di seluruh Indonesia.
Namun, PP KAMMI menilai bahwa tidak ada program yang sempurna. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, mengingat adanya peningkatan kasus keracunan massal di berbagai daerah akibat makanan MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan.
“MBG bisa jadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya,” kata Jundi.
Dia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Evaluasi Kinerja Kementerian di Kabinet Merah Putih
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan. Berbagai lembaga riset telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.
“Hasil survei tersebut dapat menjadi acuan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kementerian yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” ujar Arsandi.
PP KAMMI menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, harapan besar diarahkan agar pemerintahan ini dapat menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
Saat ini belum ada komentar