Golkar Surabaya Dorong Tambah Dapil dan 55 Kursi DPRD, Nilai Representasi Politik Belum Proporsional
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir usai menerima kunjungan KPU Surabaya, Selasa (7/10/2025)(@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – DPD Partai Golkar Kota Surabaya menilai komposisi daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPRD Surabaya saat ini sudah tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Karena itu, Golkar Surabaya mendorong adanya penambahan dapil menjadi 7–9 wilayah dan total kursi DPRD menjadi 55.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menilai penambahan jumlah dapil dan kursi DPRD sudah semestinya dilakukan karena jumlah penduduk Surabaya yang kini telah melampaui 3 juta jiwa.
“Kami berharap ada penambahan kursi karena beberapa area di kota ini sudah tidak proporsional. Contohnya di Dapil 5, jarak wilayahnya sangat jauh, dari Romokalisari sampai Wiyung. Maka rasional kalau jumlah kursi ditambah,” ujar Akmarawita saat ditemui usai menerima kunjungan KPU Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, penambahan kursi DPRD harus diiringi dengan penambahan jumlah dapil agar komposisi representasi politik lebih seimbang. Golkar mengusulkan agar jumlah dapil di Surabaya ditambah menjadi antara 7 hingga 9 dapil, dari jumlah saat ini yang masih enam.
“Harapan kami, peningkatan jumlah dapil dan kursi ini bisa menjadi agenda khusus oleh KPU untuk kemudian diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI. Prosesnya memang panjang, tapi semakin cepat semakin baik karena partai butuh kepastian untuk memanaskan mesin politiknya,” tambahnya.
dr. Akma sapaan akrabnya menyebut, dari total penduduk Surabaya yang sudah mencapai sekitar 3,06 juta jiwa, jumlah kursi ideal di DPRD seharusnya berkisar 55 kursi. Ia menilai angka tersebut paling rasional untuk memastikan pemerataan representasi daerah pemilihan.
“Kalau kita lihat data sementara, tahun 2024 saja yang ber-KTP sudah 3 juta lebih. Jadi rasional kalau 55 kursi. Dengan tambahan kursi, kami di Golkar tetap menargetkan peningkatan perolehan hingga dua kali lipat dari periode sebelumnya,” kata dr. Akma yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.
Golkar Surabaya Apresiasi Safari Politik KPU Surabaya
dr. Akma juga mengapresiasi langkah KPU Surabaya yang melakukan safari politik lintas parpol. Menurutnya, pola komunikasi semacam ini bisa menjadi ruang aspirasi bersama sebelum KPU RI menetapkan regulasi baru soal penataan dapil dan kursi legislatif.
“Saya bersyukur teman-teman KPU mau turun langsung. Masukan dari semua partai akan menjadi suara yang bisa didengar KPU pusat. Harapan kami juga DPR RI memfasilitasi agar keputusan penambahan dapil dan kursi bisa segera jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Surabaya Soeprayitno menjelaskan, kegiatan silaturahmi ke partai-partai politik dilakukan untuk menjaring masukan awal menjelang penyusunan kajian daerah pemilihan. Namun, ia menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat informasi awal, sembari menunggu peraturan resmi dari KPU RI terkait tahapan dan jadwal Pemilu mendatang.
“Kami belum bisa bicara banyak karena Undang-Undang Pemilu yang baru masih dibahas di DPR RI. Nanti setelah ada regulasinya, baru KPU kabupaten/kota bisa menyusun kajian dapil dan kursi,” kata Soeprayitno.
Dengan kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat dan beban representasi tiap dapil yang semakin besar, pembahasan soal penambahan kursi dan dapil di Surabaya diperkirakan menjadi isu strategis dalam persiapan Pemilu 2029. [@]
