BGN Tidak Menyerap Anggaran MBG
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pengembalian Dana Program Makan Bergizi Gratis
DIAGRAMKOTA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun kepada pemerintah. Keputusan ini diambil karena khawatir dana tersebut tidak dapat terserap secara maksimal dalam tahun ini. Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun serta dana standby senilai Rp 100 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa dari total dana yang diterima, sebesar Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada pemerintah karena dikhawatirkan tidak akan terpakai dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan efektif.
Dadan menekankan bahwa anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam menjalankan program MBG. Program ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, dan perlu berjalan dengan baik, merata, serta berkelanjutan.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah melalui BGN telah menyediakan dana besar agar program MBG dapat mencapai seluruh penerima manfaat. Dalam rencana tahun depan, BGN akan menerima dana jumbo sebesar Rp 268 triliun, ditambah dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Total dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp 335 triliun untuk mendukung pelaksanaan MBG pada 2026.
Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun setiap hari. Angka ini, bagi kementerian lain, bisa setara dengan anggaran satu tahun penuh, namun bagi BGN, itu adalah kebutuhan harian.
Awalnya, proyek ini direncanakan sepenuhnya didanai oleh APBN. Namun, karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis. BGN mencatat bahwa pembangunan 30.000 unit SPPG membutuhkan dana sebesar Rp 60 triliun. Meskipun dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah sering kali mengalami kendala.
Hingga saat ini, berdasarkan data BGN, telah berdiri 11.504 SPPG di Indonesia yang seluruhnya merupakan hasil kolaborasi mitra. Saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN, 11.504 di antaranya telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi. Target BGN adalah mencapai 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil hingga akhir tahun ini.
Perubahan Alokasi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa uang negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika tidak digunakan, maka anggaran akan dialihkan ke program lain yang lebih siap. Ia menyatakan akan tetap memangkas anggaran MBG jika masih ada dana yang tidak terserap.
Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar anggaran MBG tidak ditarik kembali. Ia menjelaskan bahwa jika sampai akhir Oktober, beberapa triliun anggaran MBG tidak terpakai, maka uang tersebut akan diambil dan dialihkan ke program lain yang lebih siap.
Namun, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbahkun, menegaskan bahwa alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik sendiri. Anggaran yang tidak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bekerja sama dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak.
Misbahkun menegaskan bahwa pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penggunaan dana negara.
Saat ini belum ada komentar