Respons DPR Terhadap Tuntutan Rakyat dan Langkah-Langkah yang Diambil
DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya merespons tuntutan rakyat yang diwujudkan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lembaga ini mengeluarkan enam poin keputusan yang menjadi langkah awal untuk menanggapi aspirasi masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah gaji dan tunjangan anggota DPR yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan publik.
Masyarakat kini menantikan respons dari pemerintah, terutama dari institusi seperti TNI dan Polri, dalam menindaklanjuti tuntutan serupa. Pengamat komunikasi politik, Hairunnas, menyatakan bahwa gejolak sosial dan politik pasca-demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 telah memaksa negara untuk membuka ruang baru bagi dialog. Menurutnya, aspirasi publik dalam bentuk 17+8 Tuntutan Rakyat tidak bisa lagi diabaikan oleh para pemegang kekuasaan.
“Langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025 menjadi indikator paling nyata dari kesediaan lembaga legislatif untuk meredam ketidakpuasan publik,” ujar Hairunnas kepada wartawan, Minggu (7/9). Ia menilai keputusan DPR bukan sekadar administrasi teknis, melainkan gestur politik penting di tengah krisis kepercayaan.
Dalam kondisi normal, isu tunjangan mungkin dianggap sepele. Namun dalam konteks krisis legitimasi, keputusan tersebut punya bobot simbolik yang lebih besar. Hairunnas menilai, DPR yang selama ini identik dengan resistensi publik kini berusaha memberi sinyal perubahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi tersebut tetap menjadi ujian terberat.
“Tanpa mekanisme pengawasan publik yang ketat, langkah DPR berisiko menjadi performatif belaka. Bagaimanapun, eksekutif lah yang memegang peran sentral dalam menjalankan kebijakan,” ungkapnya. Ia menekankan, DPR tidak boleh berhenti pada respons simbolik. Sebab, tugas utama mereka adalah pengawasan dan legislasi.
DPR harus memastikan Polri menjalankan reformasi, menekan TNI kembali ke barak, serta mendorong pemerintah menuntaskan agenda reformasi ekonomi.
Enam Poin Keputusan DPR
Enam poin keputusan DPR diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Keputusan itu mencakup pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, hingga langkah peningkatan transparansi anggaran parlemen.
Berikut adalah keenam poin keputusan DPR:
- DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
- DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
- DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan;
a. daya listrik dan
b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. - Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
- Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
- DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. (*)
