DIAGRAMKOTA.COM – Rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang rencananya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) resmi ditunda. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Sri Untari dan Wakil Ketua Denny Wicaksono pada Senin (25/8/2025).
Penundaan ini ditegaskan sebagai bagian dari proses pendalaman agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar matang dan menjawab kebutuhan masyarakat. Denny menyampaikan, paripurna adalah forum demokrasi yang memberi ruang luas bagi setiap anggota dewan untuk menyuarakan pandangan.
“Forum ini bukan hanya ajang formalitas, melainkan wadah penting dalam merumuskan arah kebijakan, khususnya terkait APBD. Kami ingin memastikan keputusan yang diambil tidak terburu-buru, dan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas,” ungkap Denny Wicaksono.
Fokus utama APBD Jawa Timur mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program penggerak ekonomi lokal. Namun, menurut pimpinan dewan, proses tersebut membutuhkan waktu tambahan untuk memperdalam kajian dan menyelaraskan aspirasi yang berkembang.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa penundaan ini tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Tidak apa-apa menurut saya ini proses demokrasi yang baik. Bahwasanya ada aspirasi dari DPRD yang harus dihormati. Saya yakin ujungnya DPRD ingin memastikan penyusunan APBD ini bisa menjawab kebutuhan yang urgent,” kata Emil.
Ia menambahkan, siklus APBD memang salah satunya melalui mekanisme perubahan, sehingga wajar jika DPRD membutuhkan waktu tambahan untuk mematangkan teknis kebijakan.
“Sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu kita semua harus saling menghormati. Harapan kami setelah rapat ini, tim segera melakukan kerja-kerja intensif agar APBD benar-benar menjawab urgensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perekonomian rakyat,” jelas Emil.
Menurut Emil, waktu tambahan ini justru bisa meningkatkan kualitas keputusan politik yang diambil, sehingga APBD yang disepakati nantinya benar-benar hadir sebagai solusi nyata untuk masyarakat Jawa Timur.
“Ini menunjukkan paripurna adalah wadah di mana aspirasi setiap anggota dewan bisa disuarakan dan direspons secara demokratis. Saya punya harapan besar waktu tambahan ini betul-betul meningkatkan kualitas proses demokrasi dan menghadirkan APBD yang menjawab harapan masyarakat,” pungkasnya. (dk/nns)
