Komisi A DPRD Surabaya Desak Evaluasi SOP Satpol PP Usai Tragedi Kali Jagir
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Komisi A DPRD Surabaya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Satpol PP, Jumat (29/8/2025)(riz)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Satpol PP mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani anak jalanan, pedagang kaki lima (PKL), dan pengamen.
Desakan ini muncul setelah tragedi meninggalnya seorang pengamen yang nekat melompat ke Kali Jagir ketika menghindari patroli Satpol PP.
Pendekatan Humanis Harus Jadi Prioritas
“Kami meminta Satpol PP untuk mengevaluasi S.O.P khususnya penanganan anjal, PKL, dan pengamen,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, evaluasi itu mendesak agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya menekankan aspek penertiban.
“Bahwa pendekatan humanis harus dikedepankan dan dilakukan secara nyata, bukan sebatas slogan atau jargon,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Keluhan Warga Soal Penertiban
Cak Yebe mengungkapkan banyak laporan dari warga yang resah dengan tindakan aparat di lapangan. Ia menilai masih ada praktik represif dan berlebihan saat Satpol PP melakukan penertiban.
“Fakta di lapangan banyak keluhan masyarakat tentang tindakan Satpol PP yang tidak mengedepankan pendekatan humanis dan cenderung represif serta berlebihan,” ujarnya.
Kritik untuk Tim Asuhan Rembulan
Selain itu, Cak Yebe juga menyoroti kinerja Tim Asuhan Rembulan yang selama ini ditugasi menangani gelandangan dan pengemis.
“Terkhusus untuk Tim Asuhan Rembulan perlu dievaluasi SOP-nya,” jelasnya.
Menurutnya, peristiwa di Kali Jagir harus menjadi peringatan keras bagi Pemkot Surabaya agar benar-benar serius membenahi sistem pengawasan dan pembinaan.
Satpol PP Diminta Rangkul Warga
Selain evaluasi SOP, Yona juga mendorong Satpol PP membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Menurut dia, keterlibatan warga penting agar kebijakan penertiban berjalan lebih efektif.
“Satpol PP harus merangkul, bukan justru menciptakan rasa takut di tengah masyarakat,” tandasnya.
Komisi A DPRD Surabaya: Penegak Perda yang Persuasif
Dengan adanya evaluasi ini, Cak Yebe berharap Satpol PP bisa menjadi aparat penegak perda yang lebih persuasif dan dekat dengan warga.
“Kalau Satpol PP humanis, masyarakat juga akan lebih menerima dan mendukung kebijakan pemerintah,” pungkasnya. [@]
