DIAGRAMKOTA.COM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi tandingan pada 3 September 2025 mendatang. Aksi tersebut dilakukan sebagai respon atas seruan demonstrasi dari Cak Sholeh dan kelompoknya yang membawa tiga tuntutan, termasuk narasi “turunkan Gubernur Jawa Timur”.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan bahwa seluruh pengurus MAKI di 17 kabupaten telah menyatakan kesiapan untuk bergerak bersama ke Surabaya. Konsolidasi internal disebut sudah rampung, dan massa akan mulai diberangkatkan pada 2 September 2025.
“Saya sudah minta pengurus di 17 kabupaten untuk bersiap dan mulai bergerak ke Surabaya. Kita pastikan solid turun bersama, menjaga marwah Jawa Timur dari narasi provokatif yang menyesatkan,” ujar Heru, Sabtu (23/08/25 ).
Heru menilai penggunaan istilah “revolusi” dan ajakan menurunkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak relevan dengan kondisi Jawa Timur saat ini. Menurutnya, program pembangunan provinsi sedang berjalan baik, dan Gubernur bersama Wakil Gubernur terus aktif bekerja untuk masyarakat.
Selain itu, Heru juga menyinggung isu dana hibah 2019–2022 yang kini tengah diproses KPK. Ia menolak tuduhan yang diarahkan langsung kepada Gubernur.
“Itu sudah jelas ranah KPK. Jangan membuat opini seakan-akan Gubernur harus ditetapkan sebagai tersangka. Hukum itu ada mekanismenya, bukan main tuduh,” tegasnya.
Terkait isu pungutan liar di SMA/SMK, MAKI Jatim juga menyatakan tidak benar. Ia menjelaskan, yang ada hanyalah dana partisipasi masyarakat yang sifatnya sukarela sesuai aturan resmi.
Heru menegaskan bahwa aksi tandingan ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan juga pernyataan sikap untuk melindungi stabilitas Jawa Timur.
“Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang mencoba menghambat pembangunan. Rakyat Jawa Timur butuh kepastian program berjalan, bukan kegaduhan,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh dari 17 kabupaten, aksi tandingan MAKI Jatim dipastikan akan menjadi gerakan besar. Mereka menegaskan komitmen menjaga kehormatan dan kebesaran Jawa Timur dari segala bentuk narasi yang dianggap merusak persatuan masyarakat. (Dk/yud)
