Skandal Apartemen Bale Hinggil: Listrik & Air Warga Diputus, DPRD Soroti Pengelola yang Diduga Wanprestasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Surabaya terkait Apartemen Bale Hinggil Rabu (9/4/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Permasalahan kronis di Apartemen Bale Hinggil, Medokan Semampir, Sukolilo, kembali mencuat ke permukaan. Sekitar 25 penghuni harus menghadapi kondisi darurat setelah listrik dan air diputus oleh pengelola, PT Tata Kelola Sarana (TKS). Hal ini memicu gelombang keluhan hingga DPRD Surabaya kembali turun tangan.
Hearing Panas Apartemen Bale Hinggil di Gedung Dewan
Pada Rabu (9/4/2025), Komisi C DPRD Surabaya memfasilitasi hearing yang dihadiri langsung Ketua Komisi C Eri Irawan, Wakil Ketua Aning Rahmawati, sejumlah anggota, serta perwakilan OPD terkait. Sebanyak enam warga menyampaikan keresahan atas kondisi hidup tanpa fasilitas dasar sejak dua hari sebelumnya.
Pengelola Lempar Tangan, Warga Teriak Tak Adil
Building Manager Bale Hinggil, Oki Mochtar, mengaku tak bisa ambil keputusan. Ia menyebut, pemutusan listrik dan air dilakukan setelah proses panjang berupa tiga kali surat peringatan dan somasi. Namun, warga menilai langkah tersebut tak berperikemanusiaan.
Salah satu penghuni Apartemen Bale Hinggil, Tata Untari, mengaku membayar iuran bulanan namun tetap diputus alirannya. Tunggakan Rp9 juta miliknya membengkak menjadi Rp33 juta karena denda, yang menurutnya sangat memberatkan.
DPRD Bongkar Trust Issue dan Dugaan Wanprestasi
Ketua Komisi C, Eri Irawan, menegaskan akar persoalan bukan sekadar tunggakan, tapi krisis kepercayaan terhadap pengelola. Menurutnya, laporan keuangan tidak transparan, audit tak kunjung ada, dan hak warga seperti SHM (sertifikat hak milik) belum dipenuhi.
Lebih miris, DPRD menemukan bahwa dana PBB yang sudah ditarik dari warga diduga tidak disetor ke Pemkot, menyebabkan utang pajak menggunung hingga Rp7 miliar. Kejaksaan kini dilibatkan karena pengelola diduga wanprestasi terhadap perjanjian angsuran.
DPRD Desak Fasilitas Dasar Segera Dinormalkan
Eri Irawan mendesak agar pengelola menghentikan praktik pemutusan sepihak dan segera menyalakan kembali listrik dan air warga. “Ini soal kemanusiaan. Jangan karena urusan manajemen, hak dasar warga dikorbankan,” tegasnya. (dk/@)
