DIAGRAMKOTA.COM – Anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, melayangkan kritik pedas terhadap acara seremonial yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya bertajuk “Silaturahmi dan Tasyakuran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya” yang dijadwalkan berlangsung sore ini di Balai Kota Surabaya, Sabtu (1/3/2025).
Saifuddin menilai, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, acara semacam ini justru bertolak belakang dan tidak mencerminkan komitmen penghematan.
“Sore ini, Wali Kota akan mengadakan acara tasyakuran yang tampaknya besar-besaran. Ini jelas bertolak belakang dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Saifuddin, Sabtu (1/3/2025).
Sebagai Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Saifuddin menyoroti kebiasaan Pemkot Surabaya yang kerap mengalokasikan anggaran daerah untuk acara seremonial. Menurutnya, kegiatan semacam ini seharusnya dikurangi atau bahkan dihapus jika tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan menggelar acara ini, secara tidak langsung Wali Kota Surabaya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Inpres tersebut, yang dengan jelas menginstruksikan penghapusan kegiatan seremonial,” tambahnya.
Ironis Wali Kota Surabaya Malah Mau Hutang
Lebih lanjut, Saifuddin juga mengingatkan bahwa di saat yang sama, Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun kepada lembaga pembiayaan dan perbankan untuk pembangunan infrastruktur kota, seperti penerangan jalan umum (PJU), pembenahan kampung, serta proyek-proyek besar lainnya seperti Underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), dan diversi Gunungsari.
“Ironisnya, pemerintah kota masih tetap ingin meminjam uang dalam jumlah besar untuk pembangunan. Daripada anggaran dihabiskan untuk seremonial yang tidak esensial, lebih baik dialokasikan untuk pembangunan kota, atau kalau perlu, jangan sampai berutang,” tegas legislator Demokrat ini. (dk/@)
