KAWALSURABAYA.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi mengkritik kebijakan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kahfi menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh hanya fokus pada pola kerja ASN, sementara program dan proyek yang tidak berdampak pada masyarakat tetap berjalan tanpa evaluasi.
Menurut Azhar Kahfi, kritik yang mengaitkan efisiensi kerja ASN dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin) adalah bentuk kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai isu utama.
“Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).
Azhar Kahfi: Pemkot Harus Koreksi Proyek Mubazir
Politisi Gerindra ini menilai bahwa yang seharusnya menjadi fokus efisiensi adalah proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Kahfi menyebut bahwa banyak program dan proyek yang justru mubazir, sementara ASN terus mengalami perubahan pola kerja tanpa evaluasi yang jelas.
“Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.
Kahfi juga mendorong adanya survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan Pemkot seharusnya lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan hanya mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian yang matang.
“Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.
Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Kahfi memperingatkan bahwa proyek ini bisa membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan perlu dikaji ulang sebelum direalisasikan.
“Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.
DPRD Surabaya Tunggu Pemkot Proyek Tak Bermanfaat
Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat.
Kahfi menegaskan bahwa setiap kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang.(ks/@)
