Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Otoritas Jasa Keuangan Tegaskan SLIK Bukan Faktor Utama Penolakan Kredit

Otoritas Jasa Keuangan Tegaskan SLIK Bukan Faktor Utama Penolakan Kredit

  • account_circle Arie Khauripan
  • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COMOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan merupakan faktor utama dalam penolakan pemberian kredit.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menanggapi keluhan pengembang terkait penolakan kredit bagi masyarakat yang memiliki historis kredit tidak lancar dalam SLIK.

Mahendra menjelaskan bahwa SLIK hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir informasi asimetris dalam proses pemberian kredit dan pembiayaan. Dengan kata lain, SLIK membantu lembaga jasa keuangan dalam mengelola risiko dan memperlancar proses pemberian kredit.

Namun, Mahendra menekankan bahwa SLIK bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pemberian kredit. OJK tidak memiliki aturan yang melarang pemberian kredit kepada debitur dengan historis kredit non-lancar, termasuk untuk kredit dengan nominal kecil.

“Tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil,” ujarnya, Selasa (14/1/2025).

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tiga juta rumah, OJK membuka kanal pengaduan khusus bagi nasabah yang kesulitan mengajukan KPR karena data SLIK. Kanal ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah terkait data SLIK yang terlambat atau tidak akurat.

“Termasuk kemungkinan laporan mengenai adanya surat keterangan lunas dari kredit pembiayaan di pelaku jasa keuangan lain yang mungkin datanya terlambat, dapat kami sampaikan bahwa kami membuka kanal pengaduan khusus pada kontak 157,” tandasnya.

Pernyataan OJK ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang ingin mengajukan kredit, khususnya KPR. Meskipun memiliki historis kredit tidak lancar, masyarakat tetap berpeluang mendapatkan fasilitas kredit.

OJK juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional dengan menyediakan kanal pengaduan khusus untuk mengatasi masalah terkait data SLIK. (dk/ria)

  • Penulis: Arie Khauripan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akankah Jokowi Menjadi Sampah Sejarah?

    Akankah Jokowi Menjadi Sampah Sejarah?

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Oleh: Saiful Huda Ems. DIAGRAMKOTA.COM – Ingar bingar gelombang demonstrasi serentak  Mahasiswa yang menyatu dengan rakyat di berbagai penjuru kota di Indonesia, yang terjadi di hari Kamis (22/8/2024) kemarin masih sangat terasa sampai hari ini. Betapa tidak serdadu politik Jokowi (baca: fraksi-fraksi di DPR RI minus PDIP-pen.) yang hendak mati-matian menjegal Keputusan MK No.60 dan 70 […]

  • Milad di Polsek Dukuh Pakis: Pererat Kebersamaan dan Solidaritas Anggota

    Milad di Polsek Dukuh Pakis: Pererat Kebersamaan dan Solidaritas Anggota

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 212
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Polsek Dukuh Pakis melaksanakan kegiatan pembinaan tradisi milad yang berlangsung penuh kebersamaan di lapangan Apel Mako Polsek. Acara ini diikuti oleh seluruh anggota dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Dukuh Pakis, Kompol Masdawati Saragih, S.H., M.H., dengan tujuan merayakan ulang tahun anggota yang lahir di bulan Oktober sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antaranggota, Selasa (15/10/2024). […]

  • DPRD SURABAYA

    Warga Surabaya Mengeluhkan Proses Lelang Aset yang Tidak Transparan ke DPRD

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 61
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Seorang warga di wilayah Gunung Anyar, Kota Surabaya, mengeluhkan proses lelang aset yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Pengaduan ini disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, yang dikenal sebagai sosok yang aktif dalam menangani isu-isu masyarakat. Pengaduan dari Warga yang Terlibat dalam Pinjaman Warga tersebut, yang bernama Moh Seger, […]

  • Naomi Osaka: Peran Terbesarku Bukan Juara, Tapi Ibu bagi Putrinya

    Naomi Osaka: Peran Terbesarku Bukan Juara, Tapi Ibu bagi Putrinya

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 138
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Perth – Dunia tenis melihat Naomi Osaka yang semakin dewasa, namun di balik kesuksesannya yang kembali menggelora, terdapat perjuangan yang lebih pribadi. Bintang tenis Jepang ini mengakui kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara dua peran yang sama-sama membutuhkan: sebagai atlet tenis kelas atas dan seorang ibu. Setelah musim 2025 yang luar biasa mendorongnya naik […]

  • Ramalan Zodiak Capricorn Hari Ini

    Ramalan Zodiak Capricorn Hari Ini

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 101
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Hari ini mungkin akan terasa sedikit berat bagi para penggemar zodiak Capricorn. Banyak situasi yang membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran dalam menghadapinya, terutama ketika menghadapi tugas-tugas yang terasa rumit. Meskipun begitu, dengan sikap tenang dan rencana yang matang, Anda tetap bisa melewati hari ini dengan baik. Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn pada hari […]

  • Khusnul Khuluk Desak Pengawasan Ketat Kopdes Merah Putih

    Khusnul Khuluk Desak Pengawasan Ketat Kopdes Merah Putih

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 257
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Rencana pemerintah mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa di Indonesia mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk. Ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan ketat, koperasi dengan modal Rp 5 miliar per desa ini berpotensi mengalami penyimpangan dan mismanajemen.(13/03/25) “Harus ada pengawasan yang ketat, karena jika dibiarkan begitu […]

expand_less