BPK Temukan Ketidaktertiban Pengelolaan Keuangan di BUMN
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Senin, 7 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN masih belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada jajaran komisaris dan direksi BUMN serta Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, BPK menemukan 178 temuan senilai Rp41,75 triliun, 291 juta dolar AS, dan 6,8 juta euro.
Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN masih belum sepenuhnya efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo menekankan bahwa permasalahan yang ditemukan di BUMN dan SKK Migas terutama terkait dengan tata kelola, meliputi struktur, proses, dan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan kinerja ke depan.
“BPK meminta Direksi BUMN untuk melakukan kajian terkait mekanisme pengambilan keputusan kebijakan yang menimbulkan biaya regulasi atau permasalahan lainnya dalam program maupun penugasan yang belum berbasis good corporate governance,” kata Edy, Minggu (6/10/2024).
BUMN dan SKK Migas memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara dan pembangunan nasional. Kedua lembaga ini menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi dan berperan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat penerimaan negara dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Rekomendasi BPK menekankan perlunya penguatan peran dan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, SPI (Satuan Pengawas Intern), serta fungsi manajemen risiko pada BUMN untuk mengawal dan melaksanakan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan” ucapnya.
Pihaknya mendorong agar BUMN dan SKK Migas dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu sesuai dengan amanat undang-undang.
Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Temuan BPK ini menjadi pengingat penting bagi BUMN untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. (dk/akha)
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar