Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » Dwi Astuti: Kegagalan Kepesertaan Halilintar di PON, Tidak Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

Dwi Astuti: Kegagalan Kepesertaan Halilintar di PON, Tidak Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

  • account_circle Arie Khauripan
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan menjadi syarat dalam berbagai aktivitas, seperti pengajuan kredit perbankan, pembuatan izin usaha, dan melamar pekerjaan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti mengatakan persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara, bukan dari DJP.

Kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP menegaskan bahwa kepemilikan NPWP sangat penting bagi setiap warga negara.

“Saaih Halilintar telah memiliki NPWP sejak tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa proses mendapatkan NPWP relatif mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat,” ujar Dwi Astuti kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Dwi Astuti juta menjelaskan, bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP, tetapi belum mendaftarkan diri, DJP berhak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan.

Hal ini menunjukkan bahwa DJP berkomitmen untuk memastikan semua warga negara memiliki NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sebelumnya, Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Namun, Saaih ternyata tidak memiliki NPWP dan BPJS Kesehatan sehingga gagal.

“Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan ‘Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?’ Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, ‘Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi’,” ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detik.com.

Kepemilikan NPWP tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk mendapatkan berbagai layanan yang mensyaratkan NPWP.

Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami pentingnya NPWP dan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkannya. (dk/ria)

  • Penulis: Arie Khauripan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Kebudayaan Surabaya

    Dewan Kebudayaan Surabaya Didorong Aktifkan Seni di Akhir Pekan

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya, kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan seni di Jawa Timur, kini tengah menghadapi tantangan untuk menjaga identitas budaya lokal. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari pergerakan yang lebih aktif dalam melestarikan dan memperkuat […]

  • bansos BPNT, PKH, BLT Kesra

    Kemensos dan SDM PKH, Penanganan Kasus Dugaan Pemotongan Dana Bantuan Sosial di Pamekasan

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 146
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah dan lembaga terkait terus memperhatikan isu dugaan pemotongan dana bantuan sosial yang beredar di wilayah Pamekasan. Sebagai bagian dari upaya transparansi, para pihak terkait melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini secara langsung. Pertemuan tersebut dilakukan dalam suasana yang tenang dan terbuka, dengan tujuan untuk mencari solusi yang dapat memastikan keadilan bagi seluruh penerima […]

  • LPDP, Muhammadiyah

    Muhammadiyah Umumkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 18 Februari 2026, Apa Tanggapan Pemerintah?

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 159
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ramadan adalah bulan yang istimewa dan selalu dinantikan oleh umat Islam. Di bulan suci ini, umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan penuh, serta meningkatkan perbuatan baik dan ibadah. Selain berpuasa, bulan Ramadan juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan ibadah sunnah, seperti memperbanyak zikir, menjalankan salat sunnah, membaca Al-Qur’an, hingga berinfak. Tanpa terasa, Ramadan 1447 […]

  • Polres Ngawi Tuai Apresiasi, Ungkap Curanmor dan Kembalikan Motor ke Pemiliknya Gratis*

    Polres Ngawi Tuai Apresiasi, Ungkap Curanmor dan Kembalikan Motor ke Pemiliknya Gratis*

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 126
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Upaya cepat dan profesional jajaran Polres Ngawi Polda Jatim dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali menuai apresiasi dari masyarakat. Setelah berhasil mengamankan tersangka dan menemukan kendaraan yang dilaporkan hilang, Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso, S.I.K yang didampingi Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi, S.H secara resmi menyerahkan barang bukti kepada para […]

  • Wali Kota Surabaya, Sistem Parkir Non-Tunai

    Wali Kota Surabaya Menghadirkan Sistem Parkir Non-Tunai untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 147
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk seluruh jenis parkir di wilayah Kota Pahlawan. Kebijakan ini mencakup baik parkir tepi jalan umum maupun fasilitas parkir yang masuk dalam pajak parkir. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi pengelolaan […]

  • Pemda Pelalawan Serahkan RAPBD 2026 ke DPRD, Dana TKD Dipangkas Rp 276 M, PAD Hanya Naik Rp 32 M

    Pemda Pelalawan Serahkan RAPBD 2026 ke DPRD, Dana TKD Dipangkas Rp 276 M, PAD Hanya Naik Rp 32 M

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 124
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemkab Pelalawan Riau telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hari Rabu (10/12/2025) sore kemarin. Pengajuan dokumen keuangan RAPBD 2026 oleh Wakil Bupati Pelalawan H Husni Tamrin dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tengku Azri Wardi, dengan dihadiri oleh […]

expand_less