Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » SERBA-SERBI » Kontroversi PP Kesehatan Sediakan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar Dan Siswa, Picu Perdebatan

Kontroversi PP Kesehatan Sediakan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar Dan Siswa, Picu Perdebatan

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Diagramkota.com – Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menimbulkan kontroversi. Terutama terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja.

Memicu perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Salah satu poin yang paling kontroversial adalah ketentuan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang moralitas, kesehatan, dan hak remaja.

Adapun pelayanan kontrasepsi tercantum dalam pasal 103 ayat 4 dengan detail seperti berikut:

a. deteksi dini penyakit atau skrining;
b. pengobatan;
c. rehabilitasi;
d. konseling; dan
e. penyediaan alat kontrasepsi.

Mengutip konfirmasi Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, kepada media. Ia menilai kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja tak masuk akal dan salah kaprah.

“Kebijakan pembagian alat kontrasepsi itu akan menjadi sangat aneh jika kemudian para pelajar tidak dikenalkan dengan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Jika tiba-tiba dibagikan (kontrasepsi) bisa saja akan jadi salah paham,” jlentrehnya.

Lebih lanjut, Eva menilai PP yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja perlu penjelasan detail. Hal ini untuk mencegah adanya salah persepsi di masyarakat. Seperti adanya dukungan pemerintah terkait hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja.

Daripada membagikan alat kontrasepsi, Eva menyebut edukasi Kesehatan reproduksi pada remaja harus diutamakan.

“Seharusnya ada tahapan, harus ada pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Dengan memberikan kemampuan untuk bagaimana remaja bisa mempertahankan. Atau lebih cerdas mengelola alat reproduksi,” tuntas aktivis perempuan tersebut. (dk*)

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hulu DAS Batang Toru

    Menteri LH Hentikan Sementara Operasional Perusahaan di Hulu DAS Batang Toru

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 207
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menginstruksikan penutupan sementara seluruh kegiatan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, mulai 6 Desember 2025. Aturan ini diberlakukan dalam rangka melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan kelapa sawit, pertambangan, hingga pembangkit listrik. “Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan yang berada di hulu […]

  • Kasus Bimtek DPRD Surabaya , Wakil Wali Kota

    DPRD Surabaya Kaji Sistem Sanitasi Berkelanjutan dengan Pendanaan Internasional

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 52
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia, tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas wilayah yang luas, pemerintah setempat berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan air limbah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengkaji potensi hibah internasional dari negara-negara seperti Jerman dan Kanada. Pendekatan […]

  • KPU Kembangkan IPP Sebagai Pusat Ilmu Demokrasi

    KPU Kembangkan IPP Sebagai Pusat Ilmu Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 132
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sebagai alat yang sangat penting dalam memperkuat pusat pemahaman demokrasi di Indonesia. Anggota KPU RI August Mellaz menyampaikan bahwa IPP Pemilu dan IPP Pilkada merupakan bagian dari upaya KPU pada masa 2022-2027 dalam mewujudkan dua tujuan utama, salah satunya yaitu menjadikan KPU sebagai pusat ilmu […]

  • Hadiri Kopdarsus Spektakuler, Eri-Armuji Tekankan Nostalgia dan Rasa Syukur

    Hadiri Kopdarsus Spektakuler, Eri-Armuji Tekankan Nostalgia dan Rasa Syukur

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Diagramkota.com Surabaya – Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, menghadiri acara Kopdarsus (Kopi Darat Khusus) Spektakuler, yang berlangsung di Dyandra Convention Hall, pada Jumat malam (25/10/2024). Eri-Armuji merupakan tamu istimewa ditengah acara Kopdarsus, yang menjadi ajang konsolidasi DPD PSI Surabaya, untuk pemenangan Eri-Armuji di Pilkada Serentak, pada […]

  • Hotel di Jawa Timur,Libur Nataru 2025/2026

    Tingkat Hunian Hotel di Jawa Timur Mencapai 95% Selama Libur Nataru 2025/2026

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 151
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 memberikan angin segar bagi industri perhotelan di Jawa Timur. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat okupansi kamar hotel mencapai 95%, melebihi target yang sebelumnya ditetapkan. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa minat masyarakat untuk berwisata meningkat, terutama setelah beberapa tahun terakhir dihantam oleh tantangan ekonomi dan pandemi. Peningkatan […]

  • Pemkab Ponorogo, ASN,Ramadan 1447 H

    Ini Tanggapan Dirjen Nunuk Terkait Alih Status Guru PPPK Jadi PNS

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 126
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Masalah perubahan status guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada pegawai negeri sipil (PNS) terus diungkapkan. Tidak hanya guru, profesi lainnya juga mengharapkan hal yang sama. Mengikuti arahan para guru, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengatakan bahwa ia dapat memahami keinginan tersebut. […]

expand_less