Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Terkendali pada Mei 2024
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Senin, 15 Jul 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diagram Kota Jakarta – Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengumumkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tetap terkendali, mencapai 407,3 miliar dolar AS. Ini merupakan pertumbuhan sebesar 1,8% secara tahunan (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5% (yoy) pada bulan April 2024.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,8%, dan didominasi oleh ULN jangka panjang, yang mencakup 85,9% dari total ULN.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa ULN pemerintah tetap terkendali pada Mei 2024, mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6% (yoy) pada bulan April 2024.
“Perkembangan ini bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan BI mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola ULN dengan bertanggung jawab dan memastikan bahwa tetap terkendali.
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21 persen dari total ULN pemerintah).
Juga administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa 0endidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, ULN swasta juga tetap terjaga pada Mei 2024 dan tercatat sebesar 197,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN itu terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (dk/ria)
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar