Diagram Kota Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Istana Merdeka, Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Pemerintah berkomitmen menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi.
“Pembangunan IKN ditargetkan tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima diagramkota.com, Jumat (15/3/2024).
Dalam upaya mempercepat lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya tarik investasi di IKN.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat proses pembebasan lahan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan teknis dan keuangan yang diperlukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
Selain itu, Pemerintah juga akan mempercepat proses perizinan dan regulasi yang terkait dengan investasi di IKN untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi di IKN.
Dengan adanya kepastian hukum dan kemudahan perizinan, diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di IKN termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang akan mempermudah aksesibilitas ke IKN. Diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Terkait percepatan lahan untuk investasi, menurutnya, Jokowi memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.
“Jangan sampai malah Otorita IKN ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” ujar Basuki.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar disediakan fasilitas atau desk khusus untuk melayani pengaduan investor serta ditunjuk penanggung jawab atau person-in-charge (PIC) untuk berkomunikasi secara intens dengan para investor.
“Jadi, apakah satu PIC untuk satu investor atau satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga, investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN, itu yang namanya PIC,” jelas Basuki.
Mengenai progres pembangunan, ia mengungkapkan bahwa infrastruktur dasar, seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, presiden berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2024.
“Jadi, fasilitas utama, yakni air dan airport, insyaallah Juli (tahun 2024) sudah siap. Makanya nanti 17 Agustus 2024, insyaallah beliau (presiden) akan berkantor di sana,” imbuh Basuki.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp 49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking).
“Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di-groundbreaking itu, untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk,” kata Bambang.
Dalam upaya mempromosikan investasi untuk mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemenves/BKPM) pun meluncurkan 12 proyek Peta Peluang Investasi (PPI).
Sekretaris Utama Kemenves/BKPM Ikmal Lukman mengungkapkan, tawarkan 12 profil proyek investasi dengan total nilai investasi sebesar Rp 52,17 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.
“Dengan adanya transformasi ini, diharapkan IKN dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam melakukan transformasi bekerja yang efisien dan cepat,” tambah Ikmal Lukman. (dk/akha)
