SPM-MP dan Politisi Jatim Bahas Gerakan Rakyat Pasca Agustus 2025
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Diskusi publik bertajuk “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pasca Gerakan Massa 25 Agustus 2025” yang digelar Selasa (28/10/2025) malam di Gedung Cak Durasim, Surabaya, menjadi ajang penting bagi mahasiswa dan politisi Jawa Timur untuk menegaskan komitmen bersama terhadap demokrasi dan ruang dialog publik.
Acara yang diikuti sekitar 190 peserta dari kalangan mahasiswa ini diselenggarakan oleh Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Wilayah Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan lima partai politik diantaranya Demokrat, Gerindra, PKS, PSI, dan Golkar yang hadir mewakili institusinya, menandai langkah awal untuk memperbaiki komunikasi politik dengan masyarakat.
Tanda Tangan Petisi Jadi Simbol Komitmen Demokrasi
Koordinator Wilayah SPM-MP Jawa Timur, A. Sholeh, menyebut salah satu momen penting malam itu adalah penandatanganan petisi pembebasan aktivis yang ditahan pasca aksi 25 Agustus.
Petisi tersebut berisi enam komitmen bersama, di antaranya mendorong ruang aspirasi damai, menegakkan prinsip demokrasi, dan mendukung kebijakan pro-rakyat.
“Kami menandatangani petisi untuk membebaskan para aktivis yang sampai hari ini belum jelas statusnya. Kami ingin ruang demokrasi yang terbuka, tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat,” ujar Sholeh.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dan politisi agar tidak lagi ada “sumbatan komunikasi” antara rakyat dan para pemangku kebijakan.
