Safari ke Parpol, KPU Surabaya Dengar Keluhan Terkait Pemekaran Dapil
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar safari politik ke seluruh partai politik di Kota Pahlawan. Langkah ini dilakukan untuk mempererat komunikasi antara penyelenggara dan peserta Pemilu.
Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, didampingi para komisioner Naafilah Astri Swarist, Bakron Hadi, Jatayu Kresna Tama, serta Sekretaris KPU Titus Saptadi, menegaskan kunjungan dilakukan secara berurutan sesuai nomor urut partai.
“Kita datangi partai politik merujuk pada nomor urutnya. Safari politik ini bentuk silaturahmi dan komunikasi antara penyelenggara Pemilu dan peserta,” ujar Soeprayitno, Selasa (28/10/2025), di Surabaya Selatan.
Pria yang akrab disapa Nano ini menambahkan, seluruh partai akan mendapat giliran kunjungan tanpa terkecuali. Dalam pertemuan itu, KPU menerima banyak masukan dari pengurus partai.
“Mayoritas masukan terkait daerah pemilihan, terutama soal jarak antar kecamatan di Dapil 5 yang dinilai terlalu jauh,” jelasnya.
Ia mencontohkan jarak antara Kecamatan Pakal dan Karang Pilang yang dinilai tidak ideal untuk satu daerah pemilihan. “Hampir semua partai menyampaikan keluhan serupa soal Dapil 5,” kata Nano.
Menanggapi hal itu, Nano menegaskan bahwa kewenangan pemekaran daerah pemilihan berada di tangan KPU RI. “Terkait pemekaran Dapil, kami masih menunggu instruksi KPU RI kapan bisa melakukan kajian penataan daerah pemilihan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan jumlah penduduk akan berdampak pada jumlah kursi DPRD dan kemungkinan perubahan Dapil. “Artinya, KPU Surabaya hanya dapat menyampaikan usulan. Keputusan tetap ada di KPU RI,” urai Soeprayitno.
Nano memastikan pihaknya siap melaksanakan regulasi apapun yang diputuskan oleh KPU pusat.
“Apakah Pemilu digelar tahun 2029 atau 2031, kami siap mengimplementasikan aturan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. (dk/nw)
