Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PERISTIWA » Formappi Dorong Evaluasi Seluruh Tunjangan Anggota DPR, Bukan Hanya Perumahan

Formappi Dorong Evaluasi Seluruh Tunjangan Anggota DPR, Bukan Hanya Perumahan

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
  • comment 0 komentar

Peneliti Sebut Penghapusan Tunjangan Perumahan DPR RI Hanya Langkah Awal

DIAGRAMKOTA.COM – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyambut baik penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Namun, ia menilai bahwa langkah tersebut masih belum cukup untuk menciptakan sistem tunjangan yang lebih transparan dan efisien.

Formappi merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pengawasan dan advokasi terhadap kinerja parlemen Indonesia, khususnya DPR dan MPR. Dalam pandangannya, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jenis tunjangan yang diterima anggota dewan sangat diperlukan.

Penghapusan tunjangan perumahan mulai berlaku pada 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan publik melalui tuntutan rakyat dalam bentuk 17+8.

Meski demikian, Lucius mengingatkan bahwa pendapatan bulanan anggota DPR masih tergolong tinggi. Jika melihat total take home pay (THP) yang mencapai sekitar Rp 65 juta per bulan, ia menilai tidak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan lainnya.

Tunjangan Komunikasi Intensif yang Menimbulkan Pertanyaan

Salah satu tunjangan yang menjadi sorotan adalah tunjangan komunikasi intensif senilai lebih dari Rp 20.033.000 per bulan. Lucius mempertanyakan bentuk komunikasi seperti apa yang membutuhkan anggaran sebesar itu secara rutin.

“Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjungan sebesar itu?” ujarnya.

Menurut dia, jika DPR dianggap belum cukup aspiratif, maka efektivitas tunjangan komunikasi ini patut dipertanyakan.

Duplikasi Tunjangan yang Tidak Efisien

Lucius juga menyoroti keberadaan dua jenis tunjangan yang dinilai memiliki tujuan serupa, yakni tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 7,1 juta. Selain itu, tunjangan terkait peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga tampak sama tujuannya.

“Tetapi dibikin seolah-olah menjadi hal yang berbeda. Kan bisa terlihat kalau jenis atau item tunjangan ini menjadi semacam strategi untuk bisa menambah pundi-pundi saja,” tegas Lucius.

Evaluasi Sistem Tunjangan Diperlukan

Formappi berharap penghapusan tunjangan perumahan menjadi langkah awal menuju perombakan sistem tunjangan yang lebih transparan dan efisien. “Jadi evaluasi menyeluruh pada jenis tunjangan ini diperlukan untuk melihat efektifitas tunjangan-tunjangan itu diberikan kepada anggota,” imbuh Lucius.

Diketahui, pimpinan DPR dan seluruh Ketua Fraksi telah sepakat untuk melakukan penghapusan tunjangan rumah dan pemangkasan sejumlah tunjangan fasilitas anggota dewan. Atas penghapusan beberapa poin tunjangan anggota DPR RI tersebut, kini terbilang take home pay (THP) anggota DPR RI perbulan sebanyak Rp 65.595.730.

Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI

Berikut rincian penghasilan gaji anggota DPR RI per bulan:

  • Gaji Pokok: Rp 4.200.000
  • Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara: Rp 420.000
  • Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000
  • Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
  • Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680
  • Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
  • Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000
  • Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI: Rp 7.187.000
  • Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Sebagai Pelaksana Konstitusional Dewan: Rp 4.830.000
  • Fungsi legislasi: Rp 8.461.000
  • Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
  • Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000

Total keseluruhan tunjangan mencapai Rp 74.210.680, namun terdapat pengurangan pajak PPh 15 persen sebesar Rp 8.614.950. Maka total take home pay dari anggota DPR RI secara keseluruhan perbulan sebesar Rp 65.595.730. (*)

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Film Indonesia Terbaru Yang Wajib Ditonton Tahun Ini

    Film Indonesia Terbaru Yang Wajib Ditonton Tahun Ini

    • calendar_month Ming, 23 Feb 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 240
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Film Indonesia terbaru yang wajib ditonton tahun iniFilm ini melanjutkan kisah dari film pertamanya, menghadirkan teror yang lebih mencekam dan menegangkan. Sutradara Timo Tjahjanto kembali menghadirkan atmosfer horor yang sangat kuat, didukung oleh efek visual dan tata suara yang mumpuni. Kisah yang kompleks dan penuh misteri akan membuat penonton terpaku di kursi bioskop. […]

  • Eny Soedarwati Laila Mufidah

    Eny Soedarwati Tokoh PKB Bojonegoro Korban Tragedi Umrah, Laila Mufidah: Pejuang Politik yang Gigih

    • calendar_month Jum, 21 Mar 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 60
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Duka mendalam dirasakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, atas wafatnya Eny Soedarwati, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Eny menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan bus yang terjadi saat perjalanan umrah dari Madinah menuju Mekkah pada Kamis (20/3/2025). Dedikasi Eny Soedarwati di Dunia Politik Selain aktif sebagai […]

  • Cahyo Harjo Prakoso: Lapangan Jatim Seger Perlu Dikelola Dengan Standar Kelayakan Tinggi

    Cahyo Harjo Prakoso: Lapangan Jatim Seger Perlu Dikelola Dengan Standar Kelayakan Tinggi

    • calendar_month Sab, 26 Apr 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 82
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Lintasan lari Jatim Seger di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, ramai di kunjungi para pelari muda. Namun kondisi lapangan yang di klaim berstandar internasional itu justru bikin kecewa. Pencahayaan minim jadi masalah utama. Beberapa bagian lintasan, terutama sisi utara, nyaris gelap gulita. Pengunjung mengeluhkan suasana yang terkesan “horor” meski pengunjung cukup ramai. Menanggapi hal […]

  • Dua Tokoh Curi Perhatian Publik Bertemu Bahas Ekonomi Kreatif Bagi Pemuda

    Dua Tokoh Curi Perhatian Publik Bertemu Bahas Ekonomi Kreatif Bagi Pemuda

    • calendar_month Sen, 5 Agu 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Diagramkota.com – Dua tokoh yang mencuri perhatian publik, yaitu anggota DPD RI Terpilih 2024-2029, Dr. Lia Istifhama dan Pj Walikota Mojokerto Ali Kuncoro, saat bertemu justru membahas mimpi besar yang menjawab harapan genzy. Dua tokoh ini membicarakan ‘Ekonomi Kreatif bagi Pemuda’, yang menjadi mimpi out of the box keduanya saat berbincang di Balai Kota Mojokerto, […]

  • Pemerintah Kota Kediri Mendorong Edukasi Masyarakat untuk Mencegah Entitas Keuangan Ilegal

    Pemerintah Kota Kediri Mendorong Edukasi Masyarakat untuk Mencegah Entitas Keuangan Ilegal

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Diagram Kota Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, telah aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah adanya entitas keuangan ilegal, termasuk investasi ilegal. Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana, mengatakan bahwa pemerintah kota telah bergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) dan mendukung berbagai program untuk melawan entitas keuangan ilegal […]

  • Program Perumahan Subsidi Presiden Prabowo Dimulai di Malang, Warga MBR Jadi Prioritas

    Program Perumahan Subsidi Presiden Prabowo Dimulai di Malang, Warga MBR Jadi Prioritas

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 71
    • 0Komentar

      Program Tiga Juta Rumah Subsidi di Kota Malang Mulai Berdampak Nyata DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Malang mulai melihat hasil nyata dari program nasional tiga juta rumah subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga dirancang dengan perizinan yang lebih sederhana dan […]

expand_less