Demokrasi Terancam Mati, MAKI Jatim Deklarasikan Kampanye Serentak Coblos Kotak Kosong
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 2 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Gelaran Pilkada serentak 2024 diprediksi akan mencatatkan sejumlah daerah yang menghadapi situasi calon tunggal melawan kotak kosong.
Dalam kondisi ini, pertanyaan pun muncul: apa langkah yang harus diambil jika kotak kosong memenangkan mayoritas suara? Dan siapa yang akan memimpin daerah tersebut?
KPU RI telah menjelaskan bahwa jika kotak kosong menang melawan calon tunggal, daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj) sementara hingga Pilkada berikutnya diadakan pada 2029.
“Jika pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan terpilih, yakni memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya atau pada 2029, sesuai dengan pasal 54 D UU 10/2016,” ungkap Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, pada Jumat (30/8/2024).
Idham juga menegaskan bahwa meskipun hanya ada calon tunggal, KPU tetap akan mengadakan pengundian nomor urut pada 23 September 2024, serta menyediakan kotak kosong sebagai pilihan bagi masyarakat yang tidak mendukung calon tunggal tersebut.
Sikap MAKI Jatim terhadap Pilkada Kotak Kosong
Menanggapi fenomena Pilkada Kotak Kosong, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengkampanyekan pilihan kotak kosong secara massal dan berkelanjutan di lima kota/kabupaten di Jawa Timur.
“Kami akan melakukan sosialisasi Coblos Kotak Kosong hingga ke desa-desa di Surabaya, Pasuruan, Gresik, Trenggalek, dan Ngawi,” ujar Heru Satriyo, Ketua Korwil MAKI Jatim, pada Senin (2/9/2024).
Heru menilai bahwa gerakan kampanye kotak kosong tidak melanggar regulasi, mengingat kotak kosong merupakan bagian dari pilihan masyarakat.
“Rakyat harus mengetahui secara detail bagaimana calon tunggal muncul dan bagaimana peran KPU dalam menyikapi anggaran Pilkada Kotak Kosong, yang sejatinya adalah uang rakyat,” tegas Heru.
MAKI Jatim juga mendesak agar KPUD di lima kota/kabupaten tersebut mengalokasikan anggaran yang adil untuk kampanye kotak kosong, termasuk anggaran pengawalan, sosialisasi, dan kampanye.
“Anggaran ini harus diberlakukan secara adil oleh KPUD Kotak Kosong. Ini akan menjadi fokus utama gerakan kami untuk mendesak KPUD di lima kota/kabupaten di Jawa Timur,” tambah Heru.
Sebagai wujud komitmen, MAKI Jatim bersama 17 koordinator daerahnya di Jawa Timur telah mendeklarasikan kampanye serentak untuk Coblos Kotak Kosong sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Jawa Timur dan simbol perlawanan terhadap matinya demokrasi. (dk/nw)
Saat ini belum ada komentar