DIAGRAMKOTA.COM – Tingkat kepercayaan masyarakat untuk Pilkada serentak 2024 sangat tipis, banyak yang meyakini pemilihan Cagub, Cawagub, Cawali, Cawawali, Cabub dan Cawabub akan kembali brutal seperti pemilu Presiden dan Legislatif Februari lalu.
Hal ini juga diamini tokoh politik Surabaya, Samuel Teguh Santoso. Menurutnya adalah wajar jika masyarakat merasa pesimis menyongsong Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November nanti.
“Wajar kalau masyarakat tidak lagi percaya Pemilu,” Ungkap Samuel ketika dihubungi Diagramkota.com, Minggu (2/6/2024).
“Bayangkan, mulai dari lembaga penyelenggara, hingga sebagian besar para Caleg berduit bisa memanipulasi jalannya Pemilu yang katanya Jurdil,” ucapnya.
“Bukan rahasia lah, masyarakat semua tahu dilapangan seperti apa,” tambah Samuel.
Sebagai seorang Caleg di Pileg Februari 2024, mantan ketua DPD Partai Perindo Surabaya ini sangat merasakan bahwa Pemilu kemarin sangatlah brutal.
“Duit Rp.30rb hingga Rp.250rb bertebaran di masyarakat, belum lagi tekanan dari oknum aparat. Dan lebih brutalnya, terjadi penggelembungan suara setelah pencoblosan yang pastinya dilakukan oleh penyelenggara,” ungkap Samuel kembali.
“Anehnya lagi, tidak ada sanksi tegas baik kepada pelaku money politik maupun kepada penyelenggara yang terbukti bermain,” bebernya.
Kembali terkait tipisnya kepercayaan masyarakat, Samuel mengaku sudah melakukan observasi dengan hasil yang mengejutkan.
“Hasilnya, masyarakat sudah tidak peduli ada atau tidak ada Pemilu. Kalaulah ada, mereka hanya berharap siapa yang bisa memberi uang paling banyak, ya itu yang dicoblosnya,” aku Samuel, pria plontos yang berprofesi sebagai pengacara ini.
Selain itu, masyarakat juga mulai tidak percaya apakah benar orang-orang yang mereka pilih dapat mewakili suaranya?
Sebagai manusia politik sekaligus penegak hukum, Samuel berharap agar Pemerintah berupaya memulihkan kepercayaan publik terhadap Pemilu.
“Pemerintah harus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, kalau tidak, mending enggak usah ada Pemilu, langsung aja ditunjuk oleh penguasa,” tegas Samuel.
Di lain sisi, Samuel juga meminta Pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan agar dapat mengembalikan skema PemilU Legislatif menjadi proporsional tertutup, yakni dengan mencoblos Partai, kemudian partai yang menentukan siapa-siapa yang akan duduk mewakili Rakyat. Tentunya dengan mengedepankan integritas.
Namun untuk Pilkada dan Pilpres, Samuel masih setuju dengan pemilihan langsung. “Untuk Pemilihan kepala daerah dan Presiden, saya setuju masih tetap dipilih langsung, karena itu adalah hak rakyat,” harap Samuel memungkasi pernyataannya. (dk/nw)
