Pemkot Surabaya dan BPS Kembangkan Pendataan Ekonomi untuk Masa Depan yang Lebih Akurat
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 9 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat sedang mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif, khususnya di tengah perubahan cepat dalam struktur bisnis dan transformasi digital.
Peran Penting Sensus Ekonomi dalam Pengambilan Keputusan
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang dilakukan setiap sepuluh tahun. Tahun ini, pelaksanaannya berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026, mencakup seluruh pelaku usaha, baik skala mikro maupun besar, termasuk sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menekankan bahwa data yang dikumpulkan bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. “Data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Transformasi Ekonomi yang Cepat
Surabaya saat ini berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan. Dengan data yang kuat, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif. Data tersebut juga menjadi pijakan dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, seperti intervensi untuk mengatasi pengangguran usia produktif.
Pendekatan Berbasis Data untuk Pengambilan Kebijakan
Sebelumnya, pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memberikan gambaran detail kondisi masyarakat hingga level rumah tangga. Data tersebut mencakup profil penghuni, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan, yang kemudian digunakan untuk merancang intervensi kebijakan secara tepat sasaran.
“Jika ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelas Syamsul Hariadi.
Tantangan dalam Pendataan Sektor Digital
Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa sensus kali ini menjadi krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terdata melalui metode konvensional. “Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.
Ia menambahkan bahwa data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data tersebut dijamin kerahasiaannya dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. “Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.
Masa Depan Ekonomi yang Lebih Jelas
Dengan data yang kuat, pemerintah tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan ekonomi Surabaya. Sensus ini menjadi langkah penting dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
Saat ini belum ada komentar