Kemitraan Pemerintah dan Serikat Buruh dalam Menciptakan Kesejahteraan yang Berkelanjutan

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen kuatnya untuk memperkuat kemitraan dengan serikat buruh dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. Hal ini menjadi fokus utama dalam dialog bertajuk “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih inklusif dalam penyusunan regulasi daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Ia menekankan pentingnya melibatkan serikat buruh dalam setiap proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) agar aspirasi mereka dapat terserap secara maksimal.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten untuk memastikan bahwa teman-teman serikat buruh dilibatkan dalam setiap penyusunan Perda, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja,” ujar Iqbal.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan. Ia menyayangkan bahwa instruksi sebelumnya mengenai penambahan anggaran dan fasilitas kendaraan bagi tim pengawas ketenagakerjaan belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas,” tambahnya.

Penetapan Upah Minimum Provinsi yang Realistis

Terkait isu Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menyeimbangkan kenaikan upah dengan tingkat implementasi di perusahaan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan harus dinamis dan realistis sesuai kondisi ekonomi.

“Kami lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.

Iqbal juga menekankan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat NTB sesungguhnya berada pada sektor pertanian. Menurutnya, jika sektor pertanian tumbuh tinggi, maka daya beli dan pendapatan jutaan masyarakat NTB akan meningkat secara nyata.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemprov NTB juga menegaskan komitmen kuat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Gubernur Iqbal menyoroti kelemahan skema zero cost (nol biaya) yang selama ini berjalan, di mana pekerja seringkali terjebak utang kepada lintah darat atau “bank subuh”.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB telah bersepakat dengan perusahaan pemberi kerja serta Bank NTB Syariah untuk menerapkan skema pembiayaan baru. Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga uang makan selama proses, akan ditalangi terlebih dahulu oleh Bank NTB Syariah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan bunga rendah.

Program Sekolah Berasrama untuk Anak-anak PMI

Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional mengenai perlindungan buruh migran dan keluarganya, Pemprov NTB tengah merancang sekolah berasrama (boarding school) bagi anak-anak PMI. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait lainnya.

Gubernur merasa prihatin dengan kondisi anak-anak PMI yang selama ini sering dititipkan kepada kakek atau nenek yang sudah renta, sehingga tumbuh kembang dan pendidikannya kurang terpantau.

“Di sekolah berasrama ini, anak-anak PMI akan dibentuk karakternya dan diberikan keterampilan (skill). Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI seperti orang tuanya, mereka akan menjadi PMI yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar,” tegas Iqbal.

Harapan Wagub terhadap Regulasi yang Berpihak pada Perempuan

Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., M.IP., menitipkan harapan besar kepada Gubernur dan jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan perhatian lebih pada regulasi yang berpihak kepada perempuan. Mengingat peran ganda perempuan sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, Wagub mendorong adanya penguatan aturan terkait jam kerja dan fasilitas pendukung lainnya.

“Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu,” ujar Wagub dalam dialog tersebut.

Apresiasi dari Serikat Buruh

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah dalam dialog tersebut. Ia menilai momen ini sangat luar biasa dan menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan teman-teman buruh.

“Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja,” tegasnya.***