Pemprov Jatim Dianggap Abaikan Infrastruktur Sumenep
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Senin, 9 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Infrastruktur jalan di lima kepulauan Kabupaten Sumenep—Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu—semakin memburuk.
Jalan berlubang, berlumpur, dan rusak parah membuat mobilitas warga terhambat, distribusi barang terganggu, serta akses pendidikan menjadi sulit.
Moh Ridwan, Ketua DPD PWRI Jatim, menegaskan pemerintah provinsi Jawa Timur belum memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di kepulauan.
“APBD Kabupaten Sumenep jelas tidak cukup untuk membangun jalan di kepulauan. Gubernur Khofifah Indar Parawangsa selama ini tidak menanyakan kondisi jalan di sini,” ujarnya, Senin (09/03/26).
Ridwan menjelaskan, banyak ruas jalan di kepulauan masih berupa tanah, menjadi kubangan saat hujan, dan berlumpur saat kemarau.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat distribusi barang, jasa, dan akses pendidikan bagi guru dan murid.
Ia menambahkan, surat permohonan bantuan anggaran dan dukungan teknis ke Kantor Gubernur Jatim selalu ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas. “Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” kritik Ridwan.
Ridwan menekankan, pembangunan infrastruktur di kepulauan bukan hanya tanggung jawab kabupaten, tetapi juga provinsi.
“Kami bukan anak tiri. Gubernur harus memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Jatim, bukan hanya di kota besar,” tegasnya.
Ia menuntut aksi nyata dari Pemprov Jatim. “Gubernur harus turun langsung ke lapangan, melihat kondisi jalan, dan memberikan alokasi anggaran serta dukungan teknis. Jika tidak, masyarakat kepulauan akan terus terpinggirkan,” pungkas Ridwan.(Dk/nins)
- Penulis: Teguh Priyono
