Dugaan Korupsi Anggaran TA 2024–2025, Dinas Perkebunan Jatim Digoyang Aksi Mahasiswa
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI) di Dinas Perkebunan Jatim, Rabu (14/1/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI), Rabu (14/1/2026). Aksi ini dipicu dugaan praktik pemotongan anggaran perjalanan dinas serta pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024–2025.
Mahasiswa menggelar aksi di dua titik strategis, yakni Kantor Gubernur Jawa Timur dan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, sebagai bentuk tekanan agar dugaan tersebut segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Koordinator aksi PKSI, Hafidz, menyatakan bahwa dugaan pemotongan anggaran tersebut nilainya tidak kecil dan berpotensi merugikan keuangan negara serta hak pegawai.
“Hari ini kami sengaja turun ke dua lokasi untuk memastikan isu ini tidak dianggap sepele. Dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan pada TA 2024–2025 ini kabarnya mencapai hingga 20 persen, dan diduga dilakukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Hafidz di sela aksi.
PKSI: Bau Korupsi Anggaran TA 2024–2025, Tercium dari Internal Dinas
PKSI mengaku memperoleh informasi dugaan penyimpangan tersebut dari sumber internal di lingkungan Dinas Perkebunan Jawa Timur. Berbagai modus diduga digunakan untuk menyamarkan praktik pemotongan anggaran tersebut.
Menurut Hafidz, keputusan PKSI turun ke jalan bukan tanpa alasan. Selama ini organisasi tersebut dikenal lebih fokus pada kajian dan diskusi kebijakan publik.
“Kami biasanya tidak turun aksi. Tapi kasus ini sudah di luar batas kewajaran. Jika benar, ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga menyasar hak pegawai sendiri. Apalagi ada dugaan praktik ini membawa-bawa nama Gubernur. Itu serius dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
PKSI mendesak agar Gubernur Jawa Timur serta aparat penegak hukum (APH) segera mengambil langkah konkret untuk menelusuri dugaan tersebut.
Proyek Gedung Disorot: Tak Rampung tapi Sudah Serah Terima
Selain dugaan pemotongan anggaran, PKSI juga menyoroti proyek pembangunan gedung di lingkungan Dinas Perkebunan yang diduga bermasalah. Beberapa proyek disebut belum rampung secara fisik, namun sudah dilakukan serah terima pekerjaan.
“Kami menemukan indikasi proyek yang progresnya belum mencapai 75 persen, tapi sudah diserahterimakan. Setelah itu, kekurangannya ditutup lewat anggaran tahun berikutnya. Ini pola yang berbahaya dan harus dibongkar,” ungkap Hafidz.
PKSI menilai praktik tersebut sebagai bentuk kejahatan administrasi yang terselubung, karena berpotensi menutupi kegagalan proyek dengan skema anggaran lanjutan.
Ancaman Aksi Jilid II dan Desakan Pencopotan Kadis
PKSI memastikan tidak akan berhenti pada satu kali aksi. Mereka berencana menggelar demonstrasi jilid II pada pekan depan apabila tuntutan tidak mendapat respons serius.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika perlu, aksi akan diperbesar. Kami mendesak Kadis Perkebunan dicopot dan diperiksa oleh APH. Ini demi keadilan hukum dan tata kelola anggaran yang bersih,” pungkas Hafidz.
PKSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses hukum agar dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perkebunan Jawa Timur tidak berhenti sebagai isu semata, tetapi benar-benar diproses secara transparan dan akuntabel. ***
