Pedagang dan Jagal Sapi Surabaya Berdemo Menolak Pemindahan RPH Pegirian

DIAGRAMKOTA.COM – Massa yang terdiri dari para pedagang dan jagal di RPH Pegirian, Surabaya, menggelar aksi demonstrasi menolak relokasi tempat usaha mereka. Aksi ini berlangsung di kantor DPRD Surabaya pada Senin (12/1) setelah berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan pemindahan yang dinilai mendadak tanpa sosialisasi yang memadai.

Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan rencana pemindahan RPH Pegirian ke wilayah Tambak Oso Wilangun. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena tidak pernah diajak berdialog oleh pihak RPH sebelumnya. Hal ini memicu penolakan keras dari masyarakat yang telah lama menjalankan usaha di lokasi tersebut.

Komentar Wakil Ketua DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, hadir dalam pertemuan tersebut dan menerima aspirasi dari para pengunjuk rasa. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi dialog antara masyarakat, DPRD, dan manajemen RPH untuk mencari solusi yang bisa diterima bersama.

“Kami menerima aspirasi dari teman-teman jagal yang datang ke kantor untuk menyuarakan keprihatinan terkait dengan relokasi RPH Pegirian ke RPH Oso Wilangun,” ujar Toni, salah satu anggota DPRD yang turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Toni, kebijakan pemindahan yang dilakukan oleh RPH dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini memicu rasa tidak puas yang tinggi, sehingga membuat para pedagang dan jagal melakukan aksi demo.

Persyaratan dan Harapan Masyarakat

Selain menolak relokasi, massa juga meminta agar pihak RPH memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang alasan pemindahan. Mereka mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar diambil atas dasar kebutuhan masyarakat atau hanya sekadar keinginan pihak tertentu.

“Makanya kami berharap setelah ini kami kan sudah menangkap apa yang dikehendaki oleh para jagal ini. Intinya itu kan terbuka ruang dialog sehingga ada chemistry yang sama antara RPH,” tambah Toni.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan tetap berpihak kepada masyarakat, meskipun harus menghadapi tekanan dari pihak lain. “Jadi, tadi saya diminta untuk menandatangani aspirasi mereka, karena kami ini pelayan rakyat apapun yang diperjuangkan oleh rakyat kan tentu kami harus memiliki nafas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki,” ujarnya.

Tantangan dan Dampak yang Dihadapi

Pemindahan RPH Pegirian bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Banyak dari mereka yang telah menjalankan usaha di sana selama bertahun-tahun, dan kini harus menghadapi ketidakpastian.

Selain itu, aksi demo ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Tanpa dialog yang terbuka, kebijakan yang diambil cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah Selanjutnya

Setelah pertemuan ini, DPRD Surabaya berjanji untuk segera menggelar rapat lanjutan dengan pihak RPH dan masyarakat terkait. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak.

Sementara itu, para pengunjuk rasa tetap mempertahankan sikap mereka dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika kebijakan ini tidak segera direvisi. Mereka berharap agar pihak RPH dapat memahami keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang telah lama hidup di sekitar lokasi tersebut.***