Kondisi Hubungan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang Tidak Stabil
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Isu mengenai ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung kembali mencuat di awal tahun 2026. Wakil Bupati, Ahmad Baharudin, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan Bupati Gatut Sunu Wibowo yang dinilai tidak kooperatif dan cenderung otoriter. Dalam pernyataannya, ia menyoroti kurangnya partisipasi wakil bupati dalam pengambilan keputusan penting.
Ahmad Baharudin mengungkapkan bahwa selama ini dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan strategis pemerintahan. Hal ini terjadi mulai dari pengelolaan anggaran hingga pembahasan rencana pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ketiadaan partisipasi ini berdampak pada terhambatnya penyaluran aspirasi masyarakat yang sering disampaikan kepadanya.
“Jika saya tidak dilibatkan dalam perencanaan, tentu saya tidak bisa menindaklanjuti atau memperjuangkan usulan-usulan dari masyarakat,” ujar Ahmad Baharudin. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa fungsi wakil bupati tidak berjalan optimal, sehingga merugikan masyarakat yang ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Peran Wakil Bupati yang Tidak Terwujud
Ahmad Baharudin menilai bahwa kebijakan mutasi pejabat yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemkab Tulungagung juga tidak melibatkan wakil bupati. Ia menyebut bahwa hal ini menunjukkan bahwa pimpinan daerah bersifat arogan dan tidak menghargai peran wakil kepala daerah.
“Pada waktu mutasian kemarin tidak melibatkan wakil bupati dan tidak memfungsikan baperjakat, berarti itu kelihatan banget bahwa pimpinan di Kabupaten Tulungagung ini arogan,” tegasnya. Ia menilai bahwa kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan wakil bupati, tetapi juga mengurangi efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.
Selain itu, Ahmad Baharudin menyebut bahwa isu keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya terjadi dalam satu aspek, tetapi meliputi berbagai bidang pemerintahan, termasuk pembangunan dan pengelolaan anggaran. Ia menilai bahwa kondisi ini harus segera diperbaiki agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.
Pengaruh Terhadap Pelayanan Publik
Ketidakseimbangan dalam hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati berdampak langsung pada pelayanan publik. Ahmad Baharudin menegaskan bahwa tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ia berharap agar Bupati dapat lebih terbuka dan mengajak wakil bupati untuk bekerja sama dalam setiap langkah kebijakan.
Dalam beberapa kasus, seperti pelantikan 141 pejabat eselon III dan IV, ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan. Menurutnya, partisipasi wakil bupati sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Daerah
Masalah ini bukan hanya menjadi isu internal antara Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Ahmad Baharudin berharap agar ada perbaikan dalam komunikasi dan kolaborasi antara dua pemimpin tersebut agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.***
Saat ini belum ada komentar