DIAGRAMKOTA.COM – Pembangunan kota tidak hanya berupa infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Di tengah dinamika pengelolaan wilayah, perwakilan warga Tambak Wedi, Surabaya, mengajukan permohonan rapat dengar pendapat (hearing) ke DPRD Kota Surabaya terkait mutasi Lurah Yusufian. Langkah ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menjaga transparansi proses administratif.
Ketua RT/RW Tambak Wedi Ajukan Hearing ke DPRD Surabaya
Perwakilan dari Ketua RT, Ketua RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tambak Wedi datang ke Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso, Senin (13/7/2026). Tujuan utama mereka adalah menyampaikan protes terhadap mutasi Lurah Yusufian yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Yusufian sebelumnya menjabat sebagai Lurah Tambak Wedi, namun kini dimutasi menjadi Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan Kalisari. Meski menghormati kewenangan Wali Kota, warga merasa proses mutasi tersebut tidak dilakukan secara manusiawi.
Tuntutan Utama Warga Tambak Wedi
Menurut Tumaji, Koordinator RT/RW Tambak Wedi, ada dua tuntutan utama yang ingin disampaikan kepada DPRD Surabaya:
- Pertama, memulihkan nama baik Lurah Yusufian yang dinilai telah tercoreng akibat polemik mutasi.
- Kedua, mendesak agar Yusufian dikembalikan ke posisi semula sebagai Lurah Tambak Wedi.
“Kami hanya punya dua tujuan. Pertama mengembalikan nama baik lurah kami yang saat ini telah dimutasi. Kedua, kami ingin beliau diangkat kembali menjadi Lurah Tambak Wedi,” ujar Tumaji.
Proses Hukum dan Aspirasi Warga Berjalan Bersama
Selain permohonan hearing, warga Tambak Wedi juga memperhatikan proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus pungli SWK di wilayah tersebut. Polisi telah melengkapi administrasi dan siap memanggil saksi-saksi untuk memastikan keadilan berjalan.
Harapan Warga dan Proses Administratif
Setelah menyerahkan surat permohonan resmi, rombongan tokoh masyarakat Tambak Wedi berharap pimpinan DPRD Surabaya segera menjadwalkan hearing. Mereka percaya bahwa dengan adanya dialog, gejolak di tingkat bawah dapat segera diredam.
“Alhamdulillah surat sudah diterima. Sekarang kami tinggal menunggu undangan hearing,” imbuh Tumaji.
Langkah Menuju Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Permohonan hearing ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara warga dan lembaga legislatif, harapan besar bisa diwujudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.***
