Mahasiswa Soroti MBG hingga Pelemahan Rupiah, Aliansi BEM Surabaya Sampaikan Sejumlah Tuntutan dalam Aksi di Grahadi 

Mahasiswa Turun Jalan Bawa Sejumlah Isu Nasional

DIAGRAMKOTA.COM – Aksi yang digelar Aliansi BEM Surabaya bersama sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu koordinator lapangan aksi, Ulul Al-Bab Annury yang juga menjabat Wakil Presiden BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa), menegaskan bahwa mahasiswa hadir untuk menyuarakan tuntutan rakyat dan mendorong perbaikan kebijakan pemerintah.

Ulul Al-Bab Annury

“Di sini kami hadir bersama teman-teman dari aliansi BEM se-Surabaya, bahkan banyak juga dari Jawa Timur. Kami bersama teman-teman dalam rangka menuntut keadilan dan menyampaikan berbagai tuntutan yang kami nilai penting untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ulul Al-Bab Annury saat aksi berlangsung, Rabu (17/6/2026).

Desak Evaluasi Total Program MBG dan KDMP

Dalam keterangannya, Ulul menyebut salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut mahasiswa, program-program tersebut perlu dikaji secara mendalam agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pertama adalah evaluasi total program MBG dan juga KDMP,” tegas Ulul aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.

Tolak Militerisme di Ranah Sipil

Selain isu kesejahteraan masyarakat, mahasiswa juga menyoroti semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam sektor sipil yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Aliansi mahasiswa meminta pemerintah menjaga prinsip supremasi sipil sebagaimana semangat reformasi yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

“Kami juga menuntut tentang menghapus militerisme di ranah sipil,” lanjutnya.

Mahasiswa Minta UU TNI dan UU Polri Dicabut

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

“Kami juga menuntut untuk mencabut Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Polri,” kata Ulul.

Dorong Sistem Seleksi Ketat untuk Pejabat Negara

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Menurut mereka, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang lebih ketat dalam menyeleksi pejabat publik agar posisi strategis diisi oleh figur yang kompeten dan memiliki integritas.

“Kami juga menuntut agar pemerintah membuat sistem filtrasi pejabat sehingga pejabat-pejabat yang tidak kompeten segera diganti,” ujarnya.

Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat

Isu pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat juga menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Aliansi mahasiswa meminta pemerintah dan DPR segera menuntaskan pembahasan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

“Selain itu kami juga menuntut agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan,” tegas Ulul.

Soroti Pelemahan Rupiah, Mahasiswa Minta Langkah Konkret Pemerintah dan BI

Dalam sektor ekonomi, mahasiswa turut menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat dan terukur.

Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kami juga mendesak pemerintah dan Bank Indonesia agar rupiah bisa kembali menguat,” ungkapnya.

Menurut mahasiswa, stabilitas nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, hingga kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Mahasiswa Tegaskan Komitmen Mengawal Kepentingan Rakyat

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Berbagai tuntutan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun lembaga terkait agar proses pembangunan dan pengambilan kebijakan berjalan lebih berpihak kepada rakyat.***