Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur: Fokus pada Kualitas Layanan dan Transparansi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi. Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, para pejabat dan staf kejaksaan mengikuti kegiatan Vicon Halo RB Edisi Maret 2026. Acara ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berdampak nyata bagi masyarakat.
Peran Penting dalam Evaluasi Zona Integritas
Kegiatan ini dibuka oleh Kabag Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAMBin) Kejaksaan Agung RI, Helena Octavianne, S.H., M.H. Ia menekankan bahwa fase saat ini dalam reformasi birokrasi menitikberatkan pada outcome dan persepsi publik.
“Evaluasi tidak lagi semata berbasis administratif, melainkan pada kualitas implementasi serta dampaknya bagi masyarakat pengguna layanan,” ujar Helena. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam penilaian kinerja lembaga pemerintah.
Empat Penekanan Strategis dalam Reformasi
Dalam kesempatan tersebut, empat penekanan strategis disampaikan sebagai arahan untuk memperkuat reformasi birokrasi. Pertama, integritas dan validitas data pada Survei Penilaian Integritas (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Kedua, optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Ketiga, korelasi pembangunan Zona Integritas dengan kebijakan publik secara utuh. Terakhir, posisi strategis SKM dalam konstruksi evaluasi nasional reformasi birokrasi.
Indeks SKM Kejaksaan Tahun 2025 mencapai angka 90,63. Angka ini menunjukkan konsistensi mutu layanan di setiap satuan kerja. “Capaian ini sangat dipengaruhi konsistensi mutu layanan pada setiap satuan kerja,” tambah Helena.
Aplikasi Sicana dalam Pengisian LKE
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui aplikasi Sicana. Proses ini merupakan bentuk kepatuhan internal terhadap standar evaluasi yang ditetapkan.
Sebagai unit kerja berpredikat WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi), Kejati Jatim berkomitmen untuk terus mengakselerasi agenda reformasi birokrasi. Upaya ini melibatkan penguatan tata kelola, transparansi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Komitmen untuk Peningkatan Kualitas Layanan
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., bersama Asisten Pembinaan dan Asisten Pengawasan, turut hadir dalam acara ini. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.
“Peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama, karena memiliki korelasi terhadap indeks kelembagaan,” jelas Saiful.
Langkah Nyata dalam Sinergi dengan Instansi Lain
Selain fokus pada reformasi internal, Kejati Jatim juga aktif dalam menjalin sinergi dengan instansi lain. Contohnya, kerja sama dengan Petrokimia Gresik dalam menjaga ketahanan pangan, serta kolaborasi dengan PT Antam dalam membangun iklim bisnis sehat dan taat hukum.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meski telah mencapai banyak pencapaian, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah menjaga konsistensi mutu layanan di seluruh satuan kerja. Namun, dengan komitmen yang kuat dan pengelolaan yang baik, Kejati Jatim siap menghadapi tantangan tersebut.***
Saat ini belum ada komentar