Kekhawatiran tentang Pengangkatan Dokter Militer di BPJS Kesehatan

DIAGRAMKOTA.COM – Pengangkatan seorang dokter militer yang telah pensiun sebagai kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan sipil dan kinerja lembaga tersebut. Keputusan ini dinilai oleh beberapa ahli sebagai langkah yang berpotensi memperkuat dominasi militer dalam sektor kesehatan negara.

Peran Dokter Militer dalam Pemimpinan BPJS Kesehatan

Maj. Jend. (Purn) Prihati Pujowaskito, seorang dokter jantung militer yang telah pensiun, dilantik sebagai presiden direktur BPJS Kesehatan untuk periode 2026 hingga 2031. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang telah menjabat sejak 2021. Pengangkatan ini diatur dalam Keppres No. 17/P/2026 yang menetapkan anggota baru dewan pengawas dan dewan direksi BPJS Kesehatan.

Prihati adalah seorang ahli jantung dengan latar belakang militer yang kuat. Ia akan memimpin badan yang bertanggung jawab atas layanan asuransi kesehatan nasional (JKN) yang mencakup ratusan juta penduduk Indonesia. Namun, pengangkatannya ini mendapat kritik dari berbagai pihak yang khawatir akan dampaknya terhadap prinsip meritokrasi dalam institusi sipil.

Kekhawatiran terhadap Dominasi Militer

Beberapa analis menyatakan bahwa pengangkatan prihati dapat memicu peningkatan dominasi militer dalam sektor kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kinerja BPJS Kesehatan akan dipengaruhi oleh latar belakang militer dari pemimpinnya. Sejumlah pengamat menilai bahwa hal ini bisa berdampak pada proses pengambilan keputusan yang lebih terpusat dan kurang transparan.

Seorang ahli politik menjelaskan, “Kehadiran pemimpin dengan latar belakang militer dapat mengubah dinamika dalam pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi ancaman bagi prinsip demokratis dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan kesehatan.”

Struktur Pengelolaan BPJS Kesehatan

Selain Prihati, beberapa orang lain juga dilantik sebagai anggota dewan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan. Mereka termasuk dokter Abdi Kurniawan Purba, staf ahli dari Kementerian Kesehatan, serta akademisi dan pejabat pemerintah. Anggota dewan pengawas telah melalui sidang konfirmasi dengan Komisi IX DPR yang mengawasi urusan demografi dan kesehatan sesuai UU BPJS tahun 2011.

Pemilihan langsung oleh Presiden menunjukkan bahwa keputusan ini didasarkan pada rekomendasi eksternal, bukan proses seleksi yang transparan dan terbuka. Hal ini memicu diskusi tentang keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengangkatan jabatan strategis di lembaga pemerintah.

Dampak pada Layanan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya perubahan kepemimpinan, ada harapan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan yang diambil mungkin lebih berorientasi pada kepentingan militer daripada kebutuhan masyarakat umum.

Para ahli menyarankan agar BPJS Kesehatan tetap menjaga prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Mereka menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan agar layanan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan di Masa Depan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu militarisme di berbagai sektor pemerintahan semakin meningkat. Pengangkatan Prihati sebagai kepala BPJS Kesehatan merupakan salah satu contoh dari tren ini. Para pengamat menilai bahwa ini bisa menjadi indikasi pergeseran kekuasaan yang lebih besar dari militer dalam sektor-sektor kritis seperti kesehatan dan sosial.

Mereka berharap agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, layanan kesehatan nasional dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.***