Ketika Kinerja Kesehatan Dipertanyakan, Kepemimpinan Bupati Sidoarjo Disorot
- account_circle Adis
- calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bupati Sidoarjo Subandi (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Penunjukan kepala dinas di Sidoarjo bukan sekadar rotasi birokrasi. Lebih dari itu, ia mencerminkan kapasitas dan ketepatan Bupati dalam menempatkan orang di sektor strategis. Ketika kinerja berjalan baik, kepala dinas yang mendapat sorotan. Namun saat stagnasi terjadi, publik akan menengok langsung ke Bupati.
Pengamat menilai, dari figur kepala dinas yang dipilih, masyarakat dapat membaca kualitas kepemimpinan kepala daerah, mulai dari ketegasan tata kelola hingga kemampuan menempatkan orang sesuai kompetensinya.
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Suko Widodo, menegaskan bahwa seleksi kepala dinas seharusnya bertumpu pada rekam jejak dan gagasan. Menurutnya, kinerja perangkat daerah akan selalu melekat pada citra kepala daerah yang menunjuknya.
“Kalau kepala dinas tidak menunjukkan performa, publik akan menilai itu sebagai kegagalan bupati menempatkan orang. Karena kepala dinas bukan simbol administratif, tapi etalase kompetensi bupati,” tegas Suko Widodo, Sabtu (03/01).
Pesan tersebut menguat di ruang publik nasional. Kepala dinas tidak hanya memimpin birokrasi, tetapi juga memproyeksikan wajah pemimpinnya. Dari sana, kompetensi seorang bupati diuji, dilihat, dan dinilai.
Sorotan itu kini mengarah ke sektor kesehatan di Sidoarjo. Di bawah kepemimpinan Plt Kepala Dinas Kesehatan yang ditunjuk langsung oleh Bupati Subandi sejak pertengahan 2024 hingga 2025, kinerja dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
Dengan populasi sekitar 2,1 juta jiwa, Sidoarjo idealnya memiliki 70 puskesmas sesuai standar 1 puskesmas per 30 ribu penduduk. Namun saat ini baru tersedia 31 puskesmas, atau sekitar 44 persen dari kebutuhan ideal.
Indikator kesehatan juga menunjukkan tren mengkhawatirkan. Angka stunting meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen. Angka Kematian Ibu naik dari 17 kasus menjadi 26 kasus, sementara Angka Kematian Bayi meningkat dari 116 menjadi 145 kasus angka yang masih tinggi untuk wilayah penyangga metropolitan.
Kasus TBC tercatat lebih dari 6.000 kasus di tengah target nasional eliminasi TBC. Sementara prediksi kasus HIV pada 2025 diperkirakan menyentuh 1.000 kasus, yang menuntut skrining aktif, pengobatan, edukasi, serta regulasi yang lebih progresif.
Publik juga menyoroti batalnya pembangunan RSUD Sedati, proyek strategis senilai Rp54 miliar, yang dihentikan karena dinilai tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat sekitar. Pertanyaan pun mengarah pada peran pengawalan perangkat daerah sejak tahap perencanaan hingga pembatalan.
Selain itu, beredar informasi sejumlah penyedia dipanggil oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan sebelum proses pengadaan resmi alat kesehatan dan obat dimulai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait tata kelola dan transparansi pengadaan di sektor kesehatan.
Hingga berita ini disiarkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi kinerja maupun isu seleksi dan pengadaan di sektor kesehatan.(*)
- Penulis: Adis
