Menteri Keuangan Purbaya Terkejut Dukungan BNPB ke TNI Saat Bencana Dinilai Terbatas, Dana Rp1,51 T Masih Mengendap
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 31 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkejut ketika mendengar laporan langsung mengenai kondisi penanganan bencana di lapangan. Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Aceh, Selasa 30 Desember 2025, ia baru menyadari bahwa bantuan BNPB kepada TNI dan Polri belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan logistik operasional.
Sejauh ini, Purbaya menganggap pengelolaan dana bencana dilakukan secara terpusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sistem ini dianggap mampu memastikan realisasi anggaran berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Sebelumnya saya mengira BNPB membiayai seluruh kebutuhan penanganan bencana,” kata Purbaya dalam rapat tersebut, dilaporkan oleh IDN Times.
Keluhan Panglima TNI AD Mengenai Kebutuhan Logistik
Fakta yang berbeda muncul ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan situasi terkini di lapangan. Menurutnya, bantuan yang diterima TNI dari BNPB sebagian besar hanya berupa kebutuhan makanan.
Di sisi lain, kebutuhan penting lainnya seperti pembelian peralatan, pengiriman logistik, serta bantuan teknis sering kali harus ditangani dengan keterbatasan dana internal.
“Support dari BNPB sebagian besar hanya untuk kebutuhan konsumsi. Untuk kebutuhan operasional lainnya masih sangat terbatas,” kata Maruli, dilaporkan dari suara.com.
Pernyataan itu mendapat perhatian karena TNI sering berada di garis depan saat terjadi bencana, mulai dari penyelamatan korban hingga pendistribusian bantuan ke daerah yang sulit diakses.
Menteri Keuangan Mengingatkan Dana Siap Pakai Sebesar 1,51 Triliun Rupiah
Setelah mendengar penjelasan itu, Purbaya mengungkapkan kekagetannya. Ia bahkan sempat bercanda dengan menyebut BNPB sebagai “pelit”, meskipun ucapan tersebut disampaikan dalam suasana rapat yang santai dan bukan dimaksudkan untuk menyerang lembaga tersebut.
Candaan tersebut menggambarkan perbedaan pemahaman antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan lintas instansi.
Meskipun Purbaya menyatakan masih ada Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp1,51 triliun yang disiapkan untuk pemulihan pasca-bencana. Dana tersebut perlu segera dicairkan melalui BNPB sebelum akhir tahun agar tidak terbuang sia-sia, demikian menurut laporan suara.com.
Perlu Penyelarasan Antara Kebutuhan dan Mekanisme Pendanaan
Situasi ini memicu diskusi mendalam mengenai pentingnya penyesuaian antara proses pencairan dana BNPB dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tanpa koordinasi yang lebih fleksibel, bantuan anggaran berpotensi tidak optimal meskipun dana sudah tersedia.
Masa depan, pemerintah diharapkan mampu memastikan dana bencana tidak hanya aman dari segi administrasi, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional tim penangani di lapangan. ***
Saat ini belum ada komentar