Aset Mangkrak Disulap Jadi Uang, Eri Bidik PAD Surabaya Rp8,1 Triliun di 2026
- account_circle Shinta ms
- calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,198 triliun dalam APBD 2026 yang disahkan senilai Rp12,7 triliun.
Target ini disebut menjadi kunci menjaga stabilitas keuangan daerah setelah adanya pemotongan transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi aset mangkrak hingga penambahan titik reklame eksklusif di berbagai sudut kota.
“Kita banyak aset yang belum termanfaatkan. Jangan sampai mangkrak, harus digunakan atau disewakan. Dari situ kita bisa dorong PAD naik,” kata Eri, Selasa (11/10/2025).
Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak opsen membuat Surabaya kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp1,3 triliun. Kondisi itu mendorong Pemkot berpacu mencari sumber penerimaan baru.
“Dengan pemotongan TKD sekitar Rp730 miliar dan opsen Rp600 miliar, maka kita harus berinovasi untuk menutup kekurangan sekitar Rp1,3 triliun,” jelas Eri.
Menurutnya, optimalisasi aset akan menjadi sumber baru pemasukan. Selain itu, sektor pajak reklame juga akan digarap lebih serius dengan menambah titik reklame bernilai tinggi di kawasan strategis.
“Nanti di titik-titik jalan utama bisa kita pasang neon box. Lampunya terang, tapi listriknya ditanggung pihak swasta. Kita justru dapat pendapatan dari situ,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan realisasi PAD 2025 yang berkisar Rp8 triliun, kenaikan tahun depan sebenarnya tidak terlalu besar hanya sekitar 2,4 persen.
Namun, di balik angka itu, beban fiskal Surabaya cukup berat.
Surabaya termasuk salah satu kota dengan kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia, di mana PAD berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap total pendapatan daerah.
Artinya, sedikit saja penurunan penerimaan bisa berdampak langsung pada belanja pembangunan.
Sejumlah tantangan juga masih membayangi:
• Banyak aset daerah belum bersertifikat atau bermasalah hukum, sehingga sulit disewakan.
• Kontribusi pajak reklame stagnan di bawah 3 persen dari total PAD karena pergeseran tren ke media digital.
• Retribusi parkir dan pajak hiburan belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Dengan total belanja daerah Rp12,731 triliun, Pemkot menaruh harapan besar pada efektivitas pengelolaan PAD.
Wali Kota Eri menegaskan, keberhasilan pendapatan daerah akan menentukan kelancaran pembangunan kota di tahun depan.
“Kita sudah mulai persiapan lelang lebih awal supaya Januari langsung bisa jalan. Semua berawal dari pendapatan yang kuat,” tutupnya. (sms)
- Penulis: Shinta ms
