Uang Rp 13 Triliun Sitaaan Kasus Korupsi CPO, Prabowo: Bisa Renovasi 8.000 Sekolah
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sen, 20 Okt 2025
- comment 0 komentar
Presiden Prabowo Subianto Menyaksikan Penyerahan Uang Hasil Penyitaan Kasus Korupsi CPO
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir dalam acara penyerahan uang hasil penyitaan dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak goreng sebesar Rp 13 triliun. Acara ini berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). Uang tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kasus ini sangat merugikan negara. Ia menyampaikan bahwa dana sebesar Rp 13 triliun bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, salah satunya adalah memperbaiki dan merehabilitasi lebih dari 8.000 sekolah di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, uang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kampung nelayan. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan dana sebesar Rp 22 miliar. Dengan demikian, jumlah kampung nelayan yang bisa dibangun adalah sebanyak 600 unit.
Prioritas Pembangunan Kampung Nelayan
Prabowo menekankan bahwa selama Indonesia merdeka, para nelayan tidak pernah mendapatkan fasilitas yang layak. Untuk itu, pihaknya memastikan bahwa pembangunan kampung nelayan menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam rencana, pemerintah akan membangun sebanyak 1.100 desa nelayan. Setiap desa akan diberikan anggaran sebesar Rp 22 miliar.
Menurut Prabowo, setiap kampung nelayan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika ditambah dengan istri dan anak-anak, maka jumlah penduduk yang bisa diuntungkan adalah sekitar 5.000 orang. Dengan demikian, jika 1.000 kampung nelayan dibangun, maka sebanyak 5 juta warga Indonesia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Kritik Terhadap Korupsi di Sektor Perkebunan Sawit
Prabowo juga mengingatkan bahwa uang sebesar Rp 13 triliun hanya merupakan kerugian negara dari satu sektor saja, yaitu perkebunan sawit. Ia menyebut bahwa kasus ini sempat menyebabkan kelangkaan minyak goreng yang merugikan masyarakat selama berminggu-minggu.
Ia mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Prabowo bertanya apakah tindakan tersebut murni karena keserakahan atau bisa dikategorikan sebagai subversi ekonomi.
Pesan dan Harapan ke Masa Depan
Meski mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan atas upaya mereka dalam menangani kasus ini, Prabowo tetap memberikan peringatan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ia menyebut bahwa masih ada tambang ilegal yang belum ditangani dan kerugian negara yang mungkin mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Pernyataan Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan dan transparansi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada rakyat.
Saat ini belum ada komentar