SK Definitif PDIP Surabaya Terpending, Risma Disebut Tak Setuju?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 42 menit yang lalu
- comment 0 komentar
DPC PDIP Surabaya Refleksi Peringatan Kudatuli 1996.
DIAGRAMKOTA.COM – Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025, tensi politik internal partai banteng mulai kembali menghangat.
Informasi dari sumber Diagram menyebutkan, Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan definitif DPC PDIP Surabaya sebenarnya telah rampung disusun oleh DPP, namun belum secara resmi diumumkan. Masih menurut sumber, dalam draf tersebut, Syaifuddin Zuhri ditetapkan sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya, sementara Eri Irawan akan menduduki posisi Sekretaris DPC.
Sumber tersebut menduga, penundaan itu disebabkan adanya penolakan dari kelompok loyalis Tri Rismaharini. Barisan pendukung mantan Wali Kota Surabaya dan eks Menteri Sosial itu disebut tidak sepakat dengan komposisi kepengurusan yang diusulkan.
Penolakan ini dikaitkan dengan manuver politik yang lebih besar. Risma diduga ingin mempersiapkan langkah menuju DPR RI pada Pemilu 2029, dan karena itu berusaha menempatkan putranya, Fuad Bernadi, di posisi strategis DPC PDIP Surabaya. Fuad dinilai bisa menjadi tumpuan mesin partai untuk memperkuat pengaruh keluarga Risma di Surabaya.
Sementara itu, dari hasil evaluasi internal, sejumlah kader telah menjalani fit and proper test, termasuk Baktiono, Budi Leksono, Khusnul Khotimah, Syaifuddin Zuhri, Taru Sasmita, Purwadi dan beberapa kader senior lainnya. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme penyegaran struktur partai di tingkat cabang setelah pembebastugasan ketua DPC PDIP Surabaya.
Terkait kabar penetapannya sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya, Syaifuddin Zuhri mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari DPP. Ia menyatakan hingga saat ini belum menerima SK atau informasi langsung mengenai keputusan tersebut. Syaifuddin menegaskan, dirinya tetap menunggu arahan resmi dari struktur partai di atasnya dan akan mengikuti mekanisme sesuai aturan partai.
Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan telah membebastugaskan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC Surabaya pada 2 Mei 2025, berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
Keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilu 2024 di Surabaya yang dianggap tidak mencapai target partai. Untuk mengisi kekosongan, Wakil Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Yordan M Batara-Goa, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Surabaya hingga terbentuk kepengurusan definitif.
Kini, posisi Yordan yang sudah lebih dari lima bulan menjabat Plt mulai dipertanyakan. Dengan Rakercab PDIP Surabaya yang semakin dekat, ketidakjelasan soal SK definitif berpotensi menimbulkan friksi internal yang semakin tajam.
Dinamika ini menjadi sinyal bahwa DPP PDIP masih berhitung secara politik, menimbang keseimbangan antara kubu struktural partai dan kelompok Risma yang masih memiliki pengaruh besar di basis kader Surabaya.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah DPP akan tetap mengesahkan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPC definitif, atau menuruti desakan kelompok Risma yang ingin mengorbitkan Fuad Bernadi? Keputusan akhir kini bergantung pada meja pengurus pusat partai di Jakarta. (dk/nw)
