Menkeu Sentil Menteri ESDM: Data Subsidi Sudah Siap, Mengapa Belum Dipakai?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya kepada Menteri Bahlil Lahadalia, terkait belum digunakannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Purbaya, data DTSEN telah siap digunakan dan bahkan sudah dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Namun, Kementerian ESDM hingga kini belum memanfaatkan data tersebut untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran.
“Kita punya DTSEN, ini sudah siap. Bahkan, Menteri Sosial sudah memakainya. Tapi, Menteri ESDM belum. Kami akan segera berdiskusi agar DTSEN bisa dipakai dalam penyaluran subsidi BBM ke depan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), dikutip dari CNN Indonesia, Rabu.
Orang Kaya Masih Nikmati Subsidi BBM
Purbaya menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, masih banyak masyarakat dari kalangan mampu yang turut menikmati subsidi energi, termasuk BBM. Hal ini menurutnya tidak adil dan menjadi penyebab mengapa subsidi kerap tidak tepat sasaran.
“Subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat ini masih banyak yang tidak layak justru menikmatinya,” tegasnya.
Ekonomi Belum Siap Lepas dari Subsidi
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa Indonesia belum dapat sepenuhnya menghapus program subsidi, mengingat pertumbuhan ekonomi yang belum cukup kuat untuk menopang daya beli masyarakat lapisan bawah.
Ia mendukung target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi.
“Kita keluarkan subsidi supaya masyarakat bisa hidup layak. Tapi kuncinya tetap pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh cepat, semua akan lebih sejahtera, dan suatu saat subsidi tidak dibutuhkan lagi,” jelasnya.
Purbaya juga menambahkan, meskipun target pertumbuhan 8 persen cukup ambisius, arah kebijakan pemerintah saat ini sudah menuju ke sana.
Pagu Subsidi 2025 Capai Rp498,8 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan bahwa pagu anggaran untuk subsidi dan kompensasi tahun 2025 mencapai Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari total pagu.
Ia menekankan pentingnya subsidi sebagai alat pemerataan ekonomi, mengingat tidak semua kelompok masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata.
“Subsidi adalah salah satu cara agar masyarakat bawah juga bisa menikmati pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.***
Saat ini belum ada komentar