DPR Kritik Menkeu Purbaya, Minta Fokus pada Ekonomi dan Kurangi Komentar Kementerian Lain

Komunikasi Menkeu Purbaya Jadi Perhatian DPR

DIAGRAMKOTA.COM – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menjadi sorotan sejak awal menjabat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Kali ini, cara berkomunikasi Menkeu Purbaya kembali menjadi perhatian dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Meskipun memberikan dukungan terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh Menkeu, Misbakhun mengingatkan agar Purbaya melakukan perbaikan dalam cara berkomunikasi.

Menkeu Diminta Fokus pada Desain Ekonomi Besar

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Misbakhun adalah agar Menkeu Purbaya tidak terlalu sering mengomentari kebijakan yang diambil oleh kementerian lain. Ia menilai bahwa Purbaya sebaiknya fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya.

Kebijakan Harus Dibicarakan dengan DPR

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyentuh soal kebijakan Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L). Salah satu pernyataan yang disoroti adalah saat Purbaya mengomentari pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” tambahnya.

DPR Tetap Mendukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya

Meski menyoroti pentingnya komunikasi antara Menkeu dan DPR, Misbakhun tetap menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Purbaya. Mengenai kebijakan pajak, ia menilai bahwa kenaikan PPN harus ditahan atau bahkan menurunkan ke angka 10 persen hingga 8 persen. Hal ini dinilai dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.

Rencana Ambil Alih Dana Tak Terserap MBG yang Jadi Perhatian DPR

Menkeu Purbaya sudah membeberkan rencana untuk mengambil alih dana tak terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat rapat bersama DPR pada 10 September 2025 lalu. Purbaya juga mengungkapkan akan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk rutin melaporkan MBG secara publik setiap bulannya.

Meski telah diwanti-wanti oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Purbaya tetap teguh akan mengambil sisa anggaran MBG. Ia menyatakan bahwa jika dana tersebut tidak digunakan, maka akan dialihkan ke tempat lain yang lebih siap.

“Kalau nggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu sampai Desember beberapa triliun yang nggak kepakai, saya ambil uangnya. Nggak ada bedanya, nggak ada yang berubah,” tambahnya.