Sejarah Baru di DIY: Ni Made Dwi Panti Indrayanti Jadi Sekda Perempuan Pertama
DIAGARAMKOTA.COM – Yogyakarta kembali mencatatkan sejarah baru dengan dilantiknya Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan pertama dalam sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelantikan ini berlangsung di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Selasa (16/9), dan dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Proses pelantikan ini merupakan hasil dari seleksi terbuka yang ketat. Sultan menegaskan bahwa Ni Made berhasil unggul dari seluruh kandidat lain berdasarkan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Ya, kan hasil Baperjakat, sing ngusulke. Prosesnya lelang,” ujarnya.
Profil dan Rekam Jejak Ni Made Dwi Panti Indrayanti
Ni Made Dwi Panti Indrayanti bukanlah wajah asing di lingkungan pemerintahan DIY. Sebelum menjabat sebagai Sekda, ia telah menjalani berbagai jabatan strategis, antara lain:
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (APSDA) DIY.
- Kepala Dinas Perhubungan DIY.
- Penjabat (Pj.) Bupati Kulon Progo.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) DIY.
Dengan latar belakang pengalaman tersebut, Ni Made menyatakan siap menjalankan tugas barunya dengan mengandalkan kolaborasi dan sistem yang kuat. “Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pasti tugasnya juga luar biasa berat, tetapi saya yakin, Insya Allah, dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik,” katanya.
Tugas Berat Menanti Sekda Baru
Dalam arahannya, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa posisi Sekda adalah simpul pengendali birokrasi yang sangat penting, terlebih di DIY yang memiliki status keistimewaan. “Di DIY, peran ini makin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral,” kata Sultan.
Ia juga menyebutkan beberapa isu strategis yang harus segera ditangani oleh Sekda baru, seperti penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), serta percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Fokus pada Penanganan Sampah dan Kemandirian Fiskal
Ni Made secara khusus menyoroti urgensi penanganan sampah. Meskipun sudah ada kerja sama dengan mitra internasional dari Korea Selatan, ia menilai implementasi yang baru bisa dimulai pada 2027 terlalu lama. “Menurut saya, itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kami akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah-langkah percepatan,” tegasnya.
Selain itu, Ni Made juga akan fokus pada penguatan kemandirian fiskal daerah dan upaya menekan angka kemiskinan hingga satu digit, sejalan dengan target nasional. Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret, ia berharap dapat membawa DIY menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil. (*)
